DPRD Kutai Timur Dukung Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Melalui Pembinaan BPK
KUTAI TIMUR – Anggota DPRD Kutai Timur, Hepnie Armansyah, menegaskan komitmen lembaganya dalam mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan di daerah. Hal ini disampaikan setelah menghadiri Penyampaian Laporan Akhir Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 yang diadakan di Jakarta Convention Center (JCC).
Menurut Hepnie, kehadiran DPRD Kutai Timur dalam acara tersebut mencerminkan kepedulian yang besar terhadap pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. “Acara ini penting sebagai sarana evaluasi dan pembelajaran. Kami berkomitmen untuk terus mendukung upaya peningkatan kualitas laporan keuangan dan mengimplementasikan rekomendasi BPK demi kesejahteraan masyarakat Kutai Timur,” ujar Hepnie.
Ia menambahkan bahwa DPRD memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa setiap rekomendasi dari BPK diterapkan dengan baik di tingkat daerah. Dengan adanya pembinaan dan pendampingan yang diberikan oleh BPK RI, Hepnie yakin bahwa kualitas laporan keuangan di Kutai Timur akan semakin baik dan berdampak positif bagi pembangunan daerah.
Acara di JCC tersebut dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi, termasuk Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, serta Ketua BPK RI Isma Yatun. Tema yang diusung dalam acara ini, “Menguatkan Fondasi Keuangan Negara, Menuju Indonesia Emas 2045,” menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Lebih lanjut, Hepnie menekankan bahwa partisipasi aktif dari berbagai daerah, termasuk Kutai Timur, sangat diperlukan untuk mencapai tujuan besar menuju Indonesia Emas 2045. “Dengan adanya komitmen bersama dari pemerintah pusat dan daerah, kita dapat memperkuat fondasi keuangan yang sehat dan berkelanjutan, demi mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur,” tambahnya.
Hepnie juga mengapresiasi upaya BPK dalam memberikan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah daerah. Menurutnya, langkah ini sangat membantu DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, sehingga keuangan daerah dapat dikelola dengan lebih baik. “DPRD Kutai Timur akan terus mengawal implementasi rekomendasi BPK, demi tercapainya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” pungkas Hepnie.(Adv-DPRD/Ty)
