KUTAI TIMUR, Netizens.id – Joko Suripto, Kepala Inspektorat Kabupaten Kutai Timur, mengakui pengawasan di tingkat desa masih menjadi tantangan tersendiri dibandingkan dengan OPD. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan besarnya anggaran yang dikelola desa menjadi faktor utama kerentanan terjadinya penyimpangan.
“Kalau di OPD sih sudah tertib, yang agak lemah itu di desa. SDM-nya terbatas tapi desa sekarang kaget dengan banyaknya anggaran dari ADD, Dana Desa, dan Bankuedes,” ujar Joko, Jumat (9/1/2026).
Untuk mengatasi persoalan ini, Inspektorat Kutai Timur telah melakukan serangkaian sosialisasi dan pembinaan yang menjangkau seluruh kecamatan di Kutai Timur. Inspektorat membagi 18 kecamatan menjadi zona-zona pembinaan hingga ke wilayah terpencil seperti Wahau dan Sangkulirang.
“Kami melakukan sosialisasi ke kecamatan dan desa dengan materi pencegahan korupsi yang disampaikan tim auditor. Audiensnya banyak dari Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan P3K yang baru,” jelasnya.
Selain ke desa, Inspektorat juga fokus melakukan pembinaan kepada bendahara pengeluaran pembantu (tempura) dan pejabat pengelola keuangan daerah (PKD) di tingkat OPD. Program asistensi dan konsultasi ini bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini melalui edukasi tentang tata kelola keuangan yang baik dan sesuai peraturan.
Joko mengakui bahwa kondisi SDM di desa sangat beragam, sehingga pendekatan pembinaan harus disesuaikan dengan kapasitas masing-masing desa. Ke depan, Inspektorat akan terus mengintensifkan program pembinaan dan pendampingan di tingkat desa untuk meminimalkan potensi penyimpangan pengelolaan keuangan desa yang jumlahnya semakin besar.
“Kami memaklumi kondisi SDM di desa, makanya pembinaan ini penting dilakukan secara berkelanjutan,” ujarnya. (Q)
