DPRD Kutim Agendakan 10 RDP Jelang HUT RI, Fokus Perusahaan Terkena PROPER
KUTAI TIMUR (Netizens.id) – Menjelang perayaan HUT ke-78 Kemerdekaan RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur mengagendakan pelaksanaan 10 Rapat Dengar Pendapat (RDP). Agenda ini mencakup sejumlah isu strategis, di antaranya penanganan terhadap perusahaan yang terdampak Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER).
Jimmi selaku Ketua DPRD Kutai Timur menerangkan bahwa RDP yang telah diagendakan tersebut meliputi sektor ketenagakerjaan, koperasi, dan lingkungan hidup.
“”RDP ada 10 RDP. Semua ada ketenagakerjaan, ada terkait dengan koperasi, lingkungan, menyikapi perusahaan yang kena PROPER,” kata Jimmy, Senin, 4 Agustus 2025.
Lebih lanjut Jimmi menambahkan, berkaitan dengan persoalan PROPER, DPRD Kutim akan berusaha menggali informasi seberapa jauh 18 perusahaan yang mendapat penilaian PROPER buruk telah melaksanakan perbaikan dan tindak lanjut.
Di samping RDP, DPRD juga telah menjadwalkan pelaksanaan rapat paripurna yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan APBD Perubahan 2025 pada minggu kedua atau ketiga bulan ini.
Jimmi turut menyampaikan keprihatinannya atas keterlambatan pembahasan APBD-Perubahan 2025 yang berdampak pada masyarakat dan perekonomian daerah.
“Memang stuck ini kan, mempengaruhi banyak masyarakat yang tersentuh langsung dengan APBD. Itu ini yang kita sayangkan juga dari pemerintah. Kenapa enggak cepat bergeraknya,” keluhnya.
Menurut keterangan Jimmi, kendala tersebut terjadi karena pemerintah daerah harus melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah provinsi, namun kesiapan pihak provinsi juga masih dipertanyakan.
“Banyak yang mungkin harus kita prioritaskan untuk bisa juga berputar perekonomiannya dari APBD ini,”katanya.(Q)
