JAKARTA, Netizens.id – Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI, menegaskan komitmen institusinya untuk menjalankan misi “bersih-bersih” tata kelola negara sebagaimana instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto. Hal ini menjadi poin utama yang ditekankan dalam Taklimat Awal Tahun bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Selasa (7/1/2026).
Dahnil menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian sangat serius pada sektor perhajian. Beliau menghendaki agar kementerian yang dipimpin Menteri Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) ini menjadi garda terdepan dalam integritas pelayanan publik.
“Presiden Prabowo berulang kali menegaskan bahwa beliau menginginkan pengelolaan haji yang bersih. Beliau menghendaki zero tolerance atau nol toleransi terhadap praktik rente, korupsi, maupun praktik amoral lainnya yang mencederai amanah jemaah,” tegas Dahnil.
Mengawal Titik Kritis Pengadaan
Saat ini, persiapan haji tengah memasuki fase krusial, terutama pada tahapan pengadaan layanan di luar negeri yang melibatkan perputaran anggaran besar. Dahnil mengidentifikasi bahwa proses pengadaan katering, akomodasi (hotel), transportasi, hingga kerja sama dengan syarikah (perusahaan penyedia layanan di Saudi) merupakan titik-titik yang paling rawan disusupi kepentingan tidak sehat.
Wamenhaj mengungkapkan temuan mengejutkan mengenai adanya indikasi oknum yang masih mencoba melakukan praktik lama.
“Saya masih mendengar adanya laporan upaya meminta cashback, praktik rente, hingga intervensi terhadap tim pengadaan dengan mencatut nama pimpinan kementerian, baik nama Pak Menteri maupun saya,” ungkapnya.
Menyikapi hal tersebut, Dahnil memastikan bahwa Kementerian Haji dan Umrah telah mengambil langkah preventif dengan melibatkan Kejaksaan RI dan aparat penegak hukum lainnya sejak tahap awal. Ia pun memberikan lampu hijau bagi aparat untuk bertindak tegas tanpa pandang bulu.
“Saya tegaskan kepada aparat penegak hukum, jangan ragu. Tangkap saja siapa pun yang masih berusaha melakukan praktik rente dan korupsi. Tidak usah ragu, siapa pun orangnya, dari mana pun asalnya, bahkan jika mereka berasal dari internal kementerian sekalipun,” lanjut Dahnil.
Komitmen ini diambil guna memastikan penyelenggaraan Haji 1447 H/2026 M terbebas dari bayang-bayang praktik kartel yang pernah terjadi di masa lalu. Dahnil memastikan seluruh personel kementerian berada di bawah pengawasan ketat untuk menjaga integritas.
Langkah-langkah strategis yang diperkuat meliputi:
- Audit Transparansi: Pelibatan aktif aparat penegak hukum dalam pengawasan kontrak layanan.
- Digitalisasi Sistem: Meminimalkan interaksi tatap muka dalam proses lelang untuk menutup celah negosiasi bawah meja.
- Sanksi Tegas: Pemecatan bagi internal dan blacklist bagi vendor yang terbukti menawarkan atau memberikan imbalan tidak sah.
“Instruksi Presiden akan kami jalankan secara konsisten. Haji tahun ini harus menjadi potret baru penyelenggaraan yang bersih, transparan, dan sepenuhnya berorientasi pada kepentingan jemaah,” pungkasnya.(rls/mn)
