JAKARTA, Netizens.id – Pemerintah resmi memastikan bahwa rencana pembelajaran daring bagi siswa sekolah yang semula dijadwalkan mulai April 2026 batal diterapkan. Keputusan ini diambil untuk menjaga mutu pendidikan dan mencegah penurunan capaian belajar di tengah dinamika global.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan bahwa pembelajaran tatap muka tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Keputusan ini lahir setelah koordinasi intensif lintas kementerian.
“Pembelajaran tatap muka menjadi prioritas utama. Sektor pendidikan tidak akan dikorbankan meski situasi global sedang tidak menentu,” ujar Pratikno, Kamis (26/3/2026), didampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed. dan Menteri Agama K.H. Nasaruddin Umar.
Sebelumnya, opsi pembelajaran dari rumah sempat muncul sebagai salah satu strategi efisiensi energi menyusul krisis global. Namun pemerintah menilai kebijakan tersebut belum menjadi kebutuhan mendesak dan justru berisiko menurunkan kualitas sumber daya manusia.
Langkah ini mendapat apresiasi dari Komisi X DPR RI. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyatakan dukungannya terhadap keputusan yang tetap mengedepankan interaksi langsung antara guru dan murid.
“Kami mengapresiasi langkah Pemerintah yang menegaskan bahwa kebijakan efisiensi energi tidak akan mengganggu proses pembelajaran. Pengalaman masa pandemi menunjukkan tidak semua siswa memiliki kondisi yang sama untuk belajar dari rumah,” ujar Hetifah melalui pesan singkat, Kamis (26/3/2026).
Ia mengingatkan bahwa pembelajaran jarak jauh dalam jangka panjang membawa sejumlah dampak negatif, mulai dari keterbatasan pemahaman materi hingga hilangnya ruang interaksi sosial bagi anak.
“Anak-anak kehilangan ruang untuk berkolaborasi dan membangun karakter. Selain itu, tidak semua anak memiliki akses setara terhadap perangkat internet dan pendampingan orang tua, yang berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan,” tambahnya.
Legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Timur ini juga mengimbau pemerintah daerah untuk tidak ragu melaksanakan pembelajaran tatap muka secara penuh. Menurutnya, fokus saat ini harus diarahkan pada perbaikan kualitas mengajar, dukungan bagi guru, serta penguatan program seperti Sekolah Unggul Garuda.
“Dengan pembatalan rencana daring ini, pemerintah harus berkomitmen menjalankan arahan Presiden untuk mempercepat peningkatan kualitas SDM melalui revitalisasi sekolah dan memastikan lingkungan belajar tetap kondusif bagi seluruh siswa di Indonesia,” pungkas Hetifah. (mn)
