Advertorial

SPKRT 2027 Jangkau 14 Kecamatan, Pendataan Rumah Tangga Dimulai Desember

KUTAI TIMUR – Pelaksanaan Survei Pola Konsumsi Rumah Tangga (SPKRT) 2027 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) akan menjangkau 14 kecamatan. Tahapan lapangan dijadwalkan dimulai pada Desember 2026 melalui identifikasi rumah tangga untuk menentukan kelayakan sampel sebelum pengamatan konsumsi dilakukan pada tahun berikutnya.

Survei ini bertujuan memperoleh gambaran pola pengeluaran rumah tangga, baik untuk kebutuhan makanan maupun nonmakanan. Hasilnya akan digunakan sebagai dasar penyusunan paket komoditas dan diagram timbang terbaru dalam penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Instruktur Daerah Pelatihan SPKRT, Dea, menjelaskan bahwa setelah identifikasi rumah tangga, akan dipilih 10 rumah tangga yang menjadi sampel pengamatan mulai Triwulan I 2027. Proses tersebut menjadi bagian dari tahapan pengumpulan data konsumsi masyarakat.

“Mulai tanggal 1 Januari 2027 sudah dimulai penyerahan dokumen konsumsi nonmakanan atau konsumsi bulanan setiap tanggal 1. Kemudian, di bulan ketiga setiap triwulannya, ada pencatatan konsumsi makanannya,” jelas Dea.

Untuk mendukung pelaksanaan survei, BPS Kutim menyiapkan 126 petugas yang terdiri atas 84 petugas pendataan lapangan dan 42 pemeriksa lapangan. Seluruh petugas mengikuti pelatihan dalam dua gelombang, yakni 16–17 November dan 19–20 November 2026 di Meeting Room Hotel Five Styles Kutai Permai.

Pelatihan tersebut menjadi tahapan persiapan agar petugas memahami mekanisme pendataan dan mampu mencatat pengeluaran responden secara lengkap. Dea menekankan bahwa ketepatan informasi konsumsi menjadi perhatian karena data tersebut akan memengaruhi bobot komoditas dalam penghitungan IHK.

“Karena nantinya ini akan berpengaruh terhadap bobot komoditas untuk dicatat lagi di survei harga konsumen dan akan menghasilkan inflasi ke depannya. Jadi, kalau ada perbedaan atau kekurangan, itu bisa berpengaruh terhadap bobotnya,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan di lapangan, petugas akan dibekali surat tugas resmi. Dokumen tersebut terlebih dahulu ditandatangani oleh pihak desa sebelum pendataan dilakukan. BPS juga mengupayakan imbauan pemerintah daerah diteruskan secara berjenjang melalui kecamatan, desa, hingga RT.

Langkah tersebut diharapkan membantu masyarakat mengenali kegiatan survei dan memahami pentingnya memberikan informasi secara akurat. Dengan cakupan wilayah yang tersebar di 14 kecamatan, dukungan pemerintah setempat dan responden menjadi bagian penting dalam kelancaran pendataan.

Melalui SPKRT 2027, BPS Kutim berharap memperoleh gambaran pola konsumsi masyarakat yang lebih mutakhir. Data tersebut nantinya dapat menjadi salah satu bahan bagi pemerintah daerah dalam memahami perubahan pengeluaran rumah tangga dan menyusun kebijakan ekonomi yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat.(ADV)

Related Articles

Back to top button