AdvertorialDPRD

Soroti Pergeseran Anggaran Rp276 Miliar, Faizal Rahman Sempat Siapkan Usulan Hak Interpelasi DPRD Kutim

KUTAI TIMUR – Polemik pengelolaan anggaran daerah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendorong anggota DPRD Kutim, Faizal Rahman, mempertimbangkan penggunaan hak konstitusional DPRD untuk meminta penjelasan resmi kepada pemerintah daerah melalui hak interpelasi. Langkah tersebut muncul setelah Faizal mempertanyakan proses pergeseran anggaran senilai Rp276 miliar yang menurutnya belum pernah dibahas secara terperinci bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

Ia menilai, perubahan alokasi anggaran dalam jumlah besar seharusnya disertai penjelasan yang transparan, terutama menyangkut dasar kebijakan, program yang dibiayai, serta mekanisme pembahasannya bersama legislatif. Faizal mengungkapkan, persoalan tersebut telah beberapa kali disampaikan dalam forum pembahasan anggaran. Bahkan, ia mengaku telah menyiapkan draf usulan penggunaan hak interpelasi dan menyebarkannya kepada rekan-rekannya di DPRD.

“Saya kemarin sebenarnya sudah menyiapkan drafnya. Sudah saya sebarkan di grup. Kalau ada 21 orang yang bersedia menandatangani, saya siap menjalankan usulan interpelasi itu,” ungkap Faizal.

Menurutnya, hak interpelasi merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah yang dinilai penting, strategis, dan berdampak luas bagi masyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan.

Ia mengatakan, persoalan pergeseran anggaran Rp276 miliar menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan penjelasan karena menurut pengamatannya, alokasi hasil pengurangan dari sejumlah OPD justru digunakan untuk membentuk program baru.

Faizal juga mengaku keberatan karena pembahasan APBD Perubahan 2026 dinilai tidak memberikan cukup waktu bagi anggota Banggar untuk menelaah seluruh rincian perubahan belanja secara mendalam. Ia menyebut, dalam beberapa kesempatan, agenda rapat berlangsung sangat padat sehingga pembahasan detail terhadap sejumlah perubahan anggaran tidak dapat dilakukan secara optimal.

“Saya sudah sampaikan agar dicatat dalam laporan pembahasan Banggar bahwa anggaran Rp276 miliar itu tidak pernah kita bahas secara detail. Saya tidak menerima sesuatu yang tidak pernah dibahas,” tegasnya.

Meski demikian, Faizal mengatakan pengesahan APBD Perubahan tetap didorong karena terdapat program prioritas yang dinilai penting untuk masyarakat, salah satunya program beasiswa. Namun, ia menegaskan bahwa dukungan terhadap program tersebut tidak menghilangkan persoalan mengenai transparansi proses pergeseran anggaran yang dipertanyakannya.

Ia menyayangkan belum adanya dukungan yang cukup dari rekan-rekannya untuk menindaklanjuti gagasan penggunaan hak interpelasi tersebut. Menurut Faizal, pengawasan terhadap pemerintah daerah harus dijalankan secara serius agar setiap kebijakan pengelolaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.

Ia berharap ke depan mekanisme pembahasan APBD, termasuk setiap perubahan alokasi anggaran, dapat dilaksanakan secara lebih terbuka dengan memberikan waktu yang memadai kepada DPRD untuk melakukan pengawasan. Faizal menilai, hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam pengelolaan keuangan daerah harus dibangun atas dasar keterbukaan dan kepatuhan terhadap aturan.

Baginya, fungsi pengawasan DPRD bukan sekadar menyetujui atau menolak anggaran, tetapi memastikan setiap rupiah uang daerah digunakan sesuai perencanaan, ketentuan, dan kepentingan masyarakat Kutai Timur. (Adv/Q)

Related Articles

Back to top button