KUTAI TIMUR – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendorong para tenaga kerja konstruksi yang telah lama bermukim di wilayah ini untuk segera memperbarui dokumen kependudukan mereka menjadi Kartu Tanda Pengenal (KTP) Kutai Timur. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat legalitas dan administrasi tenaga kerja dalam proses pelatihan serta sertifikasi bidang jasa konstruksi.
Kepala Dinas PUPR Kutim, Joni Setia Abadi, menjelaskan bahwa sebagian peserta pelatihan tenaga kerja konstruksi masih menggunakan KTP luar daerah, meski telah menetap di Kutim lebih dari lima tahun. Untuk sementara, pihaknya memperbolehkan penggunaan Surat Keterangan Domisili (SKD) sebagai dasar pendataan, sambil mendorong pekerja segera mengurus perubahan alamat resmi.
“Banyak tenaga kerja kita yang sudah lama bekerja dan ikut membangun Kutai Timur, tapi masih ber-KTP luar daerah. Untuk saat ini, kami izinkan menggunakan SKD agar tetap bisa mengikuti pelatihan dan sertifikasi, sambil kami imbau segera memperbarui KTP mereka,” jelas Joni.
Menurutnya, pemutakhiran identitas kependudukan sangat penting karena akan memengaruhi data riil populasi tenaga kerja lokal, yang menjadi dasar perencanaan dan pembinaan tenaga konstruksi di masa mendatang. Selain itu, sertifikasi tenaga kerja juga membutuhkan kejelasan identitas sebagai syarat administrasi resmi.
“Dengan identitas yang sesuai domisili, pekerja akan lebih mudah mendapatkan perlindungan hukum, kepastian upah, dan akses terhadap program pembinaan pemerintah daerah,” tambahnya.
Upaya tersebut sejalan dengan komitmen PUPR Kutim untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas tenaga kerja lokal di sektor konstruksi. Melalui berbagai program pelatihan dan sertifikasi, diharapkan para pekerja tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga memiliki legalitas yang kuat sebagai bagian dari pembangunan daerah.(Adv/Kominfo)
