GORONTALO, Netizens.id – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri (Pollugri) melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan Program Prioritas Presiden Tahun 2025 di Provinsi Gorontalo, Sabtu, (27/12/2025).
Plh. Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia, Cuncun Sunarya mengungkapkan, pemantauan ini menitikberatkan pada dua program strategis, yakni Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi 71 Boalemo dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Gandaria dan Hutadaa di Kabupaten Gorontalo, dengan tujuan mengidentifikasi tantangan dan memastikan program berjalan efektif.
Cuncun Sunarya melalui siaran persnya mengungkapkan, “Di SR 71 Boalemo, tim Kemenko Polkam menemukan sejumlah kendala teknis, termasuk belum terintegrasinya program dengan program MBG dan kesulitan pengadaan seragam oleh vendor lokal. Selain itu, ketiadaan dukungan laptop bagi tenaga pendidik serta tingginya angka siswa yang keluar turut menjadi sorotan.”
Sementara itu, KDMP Gandaria di Desa Tolangohula menghadapi hambatan berupa ketiadaan lahan yang dapat digunakan untuk pengembangan usaha ternak ayam, serta belum cairnya modal penyertaan yang dinanti-nanti dari LPDB.
Isu yang lebih substansial ditemukan di KDMP Hutadaa, di mana pelaksanaan program terhambat oleh ketidakjelasan kebijakan, khususnya rumor perubahan skema pembiayaan di tingkat pusat.
Perubahan skema dari pengajuan langsung oleh Koperasi menjadi penyaluran modal melalui PT Agrinas dikhawatirkan akan menghasilkan perhitungan kebutuhan pinjaman yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil di desa. Kepala Desa setempat juga menyoroti kurangnya fleksibilitas aturan yang mengatur tujuh usaha wajib Koperasi.
Merespons temuan di lapangan ini, Cuncun Sunarya menekankan pentingnya respons cepat dan terpadu dari para pemangku kepentingan.
Cuncun Sunarya menutup dengan menyampaikan, “Secara keseluruhan, program prioritas ini menghadapi beberapa kendala di tingkat kebijakan, kelembagaan, dan teknis yang harus segera kita atasi. Diperlukan koordinasi serta kolaborasi yang intensif oleh seluruh stakeholder untuk menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan.”(rls/mn)
