Pemerintah Tingkatkan Kualitas Penyelenggaraan Haji 2026
JAKARTA, Netizens.id – Mochamad Irfan Yusuf, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI, menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M yang jauh lebih berkualitas. Tiga pilar utama yang menjadi target tahun ini adalah ketepatan waktu, peningkatan standar layanan, dan penguatan perlindungan jemaah secara menyeluruh.
Pernyataan ini disampaikan dalam agenda Media Briefing: Outlook Penyelenggaraan Haji Tahun 1447 H/2026 M yang digelar di Lobby VIP Sekretariat UPT Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Menhaj menjelaskan bahwa persiapan tahun ini tidak hanya menyentuh aspek teknis di lapangan, tetapi juga melakukan pembenahan besar-besaran pada tata kelola, pengawasan, dan integritas sistem.
“Fokus kami tahun ini adalah memastikan setiap proses berjalan tepat waktu dengan layanan yang lebih bermutu. Pemerintah bekerja secara menyeluruh; tidak hanya soal teknis, tapi juga memperkuat pengawasan agar penyelenggaraan haji transparan dan akuntabel,” kata Menhaj Mochamad Irfan Yusuf.
Setiap kebijakan yang diambil, lanjut Menhaj, harus berdampak langsung pada kenyamanan dan ketenangan jemaah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
Terkait kesiapan di Arab Saudi, Kementerian Haji terus mengawal penyediaan akomodasi, konsumsi, dan transportasi. Koordinasi intensif dengan otoritas Arab Saudi dilakukan untuk memastikan standar layanan mampu mengakomodasi jemaah Indonesia dalam jumlah besar secara presisi.
Di tanah air, persiapan keberangkatan pun tak kalah sigap, antara lain Logistik & Transportasi, dengan dilaksanakannya koordinasi lintas kementerian, maskapai, dan pengelola bandara dipercepat.
Sedangkan kesiapan di Asrama Haji, fasilitas embarkasi disiapkan agar jemaah merasa nyaman dan aman sebelum bertolak ke Tanah Suci. Selain itu juga dilaksanakan pemantauan pelunasan biaya haji dilakukan secara ketat guna memastikan sinkronisasi data pemvisaan berjalan tanpa kendala administratif.
Menhaj memberikan penekanan khusus pada faktor kesehatan. “Keselamatan jemaah adalah hal yang tidak bisa ditawar. Pemenuhan syarat istithaah kesehatan dan kesiapan tenaga medis di setiap titik layanan menjadi prioritas utama pemerintah,” tegasnya.
Guna mendukung pelayanan di lapangan, rekrutmen petugas haji tahun ini dilaksanakan secara transparan berbasis kompetensi. Petugas akan menjalani pelatihan intensif agar mampu menghadapi dinamika lapangan, terutama dalam memberikan pelayanan optimal bagi jemaah kategori rentan dan lansia.
Mitigasi Risiko dan Peran Media
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah telah melakukan pemetaan risiko komprehensif sejak dini. Langkah mitigasi diperkuat melalui sinkronisasi data dan pengawasan lintas sektor untuk menghindari hambatan administratif maupun operasional.
Menutup keterangannya, Menhaj mengajak rekan-rekan media untuk menjadi mitra strategis pemerintah. “Kami mengajak media untuk menyampaikan informasi yang akurat dan konstruktif kepada masyarakat, sehingga jemaah mendapatkan edukasi yang benar sejak sebelum keberangkatan,” pungkasnya.(rls/mn)







