Fraksi Demokrat Soroti Aset dan Kewajiban dalam Pertanggungjawaban APBD Kutai Timur 2023
Netizens.id, Kutai Timur – Pada rapat paripurna ke-27 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD) Kutai Timur, M. Amin dari Fraksi Demokrat menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023. Dalam pandangan tersebut, Fraksi Demokrat menyoroti dua aspek penting aset dan kewajiban pemerintah daerah.
Fraksi Demokrat mencatat bahwa nilai aset Kabupaten Kutai Timur hingga 31 Desember 2023 mencapai Rp 1,8 triliun. Menurut M. Amin, Fraksi Demokrat menitikberatkan pada pentingnya investasi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat memberikan keuntungan yang signifikan sebagai pendapatan asli daerah. “Dengan nilai sebesar ini, fraksi partai demokrat menitik beratkan pada investasi pada BUMD yang pada prosesnya kedepan dapat memberikan keuntungan yang dijadikan pendapatan asli daerah kabupaten,” ujar M. Amin dalam rapat tersebut.
Selain aset, kewajiban pemerintah daerah juga menjadi perhatian Fraksi Demokrat. Hingga 31 Desember 2023, nilai kewajiban tercatat sebesar Rp 189,66 miliar, yang terdiri dari pendapatan diterima dimuka sebesar Rp 571,45 juta dan utang belanja sebesar Rp 28,64 miliar. M. Amin menekankan pentingnya penyelesaian kewajiban ini untuk menjaga kesehatan finansial daerah.
“Fraksi partai demokrat perlu mengingatkan pemerintah daerah akan pentingnya kewajiban yang dimaksud di atas. Harapannya kewajiban ini bisa diselesaikan 100% di tahun 2024 ini dan tidak ada lagi kewajiban utang di tahun selanjutnya,” tegas M. Amin.
Fraksi Demokrat juga berharap pemerintah daerah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran. Mereka menekankan pentingnya informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat untuk memastikan akuntabilitas publik.
“Fraksi partai demokrat berharap pemerintah daerah lebih memperhatikan dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran daerah dengan membuka informasi secara jelas dan mudah untuk diakses oleh masyarakat,” ungkap M. Amin.
Dalam kesimpulannya, Fraksi Demokrat berharap pemerintah Kabupaten Kutai Timur lebih fokus dan efisien dalam program-programnya, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan aset dan penyelesaian kewajiban yang optimal.(Adv-DPRD/Ty)
