KUTAI TIMUR – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Asti Mazar, mengajukan pertanyaan mengenai komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam mengurangi prevalensi stunting yang masih tinggi di daerah tersebut. Asti, yang merupakan politisi dari Partai Golkar, menekankan bahwa penanganan stunting seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah, sejalan dengan target nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menargetkan penurunan prevalensi stunting hingga 14 persen.
“Pertanyaannya, apakah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mampu mencapai target penurunan stunting tersebut dalam waktu yang tersisa? Saya optimistis bahwa dengan kemauan yang kuat, pasti ada jalan,” ujarnya.
Asti menambahkan, dengan anggaran yang cukup besar, yaitu Rp9,1 triliun untuk tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur seharusnya dapat mengalokasikan dana secara lebih efektif untuk program pencegahan dan penanggulangan stunting.
“Kami di DPRD akan terus mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan upaya dan kebijakan dalam menekan angka stunting. Kami mendukung penuh, termasuk dalam hal anggaran, agar semua program yang dirancang dapat efektif, bahkan hingga mencapai target nol kasus stunting,” tegas Asti.
Ia juga berharap agar dengan dukungan anggaran tersebut, manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam upaya menurunkan angka stunting. “Yang penting, pemerintah daerah harus bisa berkoordinasi dengan baik dengan semua pihak terkait. Saya yakin hal ini bisa diwujudkan,” pungkasnya. (Adv-DPRD/RH)
