MEDAN, Netizens.id – Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Sumatra 2026 sebagai langkah strategis merespons lonjakan inflasi pangan di awal tahun. Langkah ini merupakan evolusi dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang kini lebih difokuskan pada aspek kesejahteraan petani dan keberlanjutan pasokan.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Ghozali, menegaskan bahwa stabilitas harga pangan adalah kunci utama dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global dan anomali cuaca.
Meski sepanjang tahun 2025 inflasi nasional berhasil dijinakkan pada angka 2,92% (yoy)—masih dalam koridor sasaran 2,5 ± 1%—tren awal tahun 2026 menunjukkan sinyal waspada. Data terbaru per Januari 2026 mencatat inflasi melonjak ke angka 3,55% (yoy).
“Peningkatan ini didorong utamanya oleh kelompok volatile food (bahan pangan bergejolak). Perkembangan ini menjadi pengingat keras bahwa pengendalian inflasi pangan tidak boleh kendor dan harus dilakukan secara konsisten,” kata Ricky dalam sambutannya di acara GPIPS Sumatra, Senin (16/2/2026).
Menghadapi risiko perubahan iklim, curah hujan ekstrem, serta gangguan distribusi yang menghantui komoditas hortikultura, Ricky P. Ghozali memaparkan empat komitmen utama BI, antara lain pengembangan Klaster Pangan, dengan memperluas wilayah binaan untuk komoditas strategis seperti cabai, bawang, dan padi.
Peningkatan Produktivitas, dengan menerapkan teknologi tani modern (smart farming) untuk meminimalisir dampak cuaca ekstrem. Juga dilakukan penguatan kelembagaan petani, dengan mendorong petani bergabung dalam korporasi agar memiliki daya tawar dan akses pembiayaan yang lebih baik.
Sinergi Lintas Sektor juga sangat mempererat kolaborasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP & TPID) guna memastikan kelancaran distribusi antarwilayah.
Dijelaskannya, tantangan distribusi dan karakter komoditas pangan yang mudah rusak (perishable) menuntut inovasi lebih lanjut, termasuk penyediaan cold storage di sentra produksi.
BI berharap GPIPS Wilayah Sumatra dapat menjadi pemantik bagi wilayah lain untuk mengadopsi langkah serupa demi menjaga target inflasi nasional tetap berada dalam sasaran sepanjang tahun 2026.
“Kami tidak hanya bicara soal harga murah, tapi bagaimana membangun ekosistem pangan yang tangguh dari hulu ke hilir. Jika kelembagaan petani kuat dan distribusi lancar, gejolak musiman bisa kita redam,” pungkas Ricky.(rls/mn)
