BANDUNG, Netizens.id – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Deputi II Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) strategis di Bandung, Jumat (13/2/2026). Pertemuan ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan serta peluang dalam kerja sama multilateral di bidang pertahanan dan keamanan sepanjang tahun 2026.
Rakor yang dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Multilateral Kemenko Polkam, Adi Winarso, ini menyoroti sejumlah isu krusial, mulai dari penanggulangan terorisme regional, keamanan siber, hingga peran Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian internasional (International Stabilization Force/ISF).
Dalam pembukaannya, Adi Winarso menekankan bahwa dinamika global yang semakin kompleks menuntut Indonesia untuk tidak sekadar menjadi penonton dalam pembentukan norma internasional.
“Sebagai negara yang aktif dalam diplomasi multilateral, kita memegang peran penting dalam mempromosikan keamanan dan perdamaian dunia. Sinergi antar-instansi adalah kunci agar kita menjadi pemain utama,” tegas Adi.
Ia menambahkan bahwa Kemenko Polkam berperan memastikan keselarasan langkah seluruh lembaga agar posisi diplomasi Indonesia semakin kuat di kancah global.
Rakor ini menghadirkan empat narasumber ahli yang membedah isu spesifik sesuai kapasitas masing-masing, antara lain Brigjen TNI M. Nafis (Sesditjen Strahan Kemhan) memaparkan perkembangan pertahanan nasional dan kesiapan Indonesia dalam misi ISF, Dwi Kartono (Sandiman Ahli Utama BSSN) membahas tantangan dan kerja sama keamanan siber yang kian dinamis.
Selain itu juga hadir Direktur BNPT, Dionisius Elvan Swasono menjelaskan strategi penanggulangan terorisme di level regional dan internasional dan Kolonel Untung Prayitno (Dirbinops PMPP TNI) membedah evaluasi serta perkembangan terkini misi pemeliharaan perdamaian dunia.
Acara dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan kementerian/lembaga terkait, kalangan akademisi, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor industri pertahanan diharapkan memperoleh output Kebijakan Konkret.
Selain pembaruan informasi, Rakor ini ditargetkan menghasilkan pemetaan pertemuan internasional penting sepanjang tahun 2026 yang membutuhkan perhatian khusus pemerintah RI.
“Forum ini juga menjadi sarana untuk merumuskan langkah koordinasi yang lebih efektif antar-lembaga dalam menangani isu-isu berkembang,” pungkas Adi Winarso.(rls/mn)
