AdvertorialDPRD

Data Disabilitas Kutim Perlu Terpadu, Leny Dorong Pemadanan dan Pemetaan Kebutuhan  

KUTAI TIMUR – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Leny Susilawati Anggraini, menegaskan bahwa perencanaan layanan bagi penyandang disabilitas membutuhkan data yang rinci, mutakhir, dan dapat digunakan lintas perangkat daerah. Pemerintah perlu mengetahui jumlah warga menurut kecamatan, usia, jenis kelamin, ragam disabilitas, tingkat pendidikan, pekerjaan, kebutuhan alat bantu, serta layanan yang telah diterima.

Tanpa data yang terhubung, program bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan inklusif, pelatihan kerja, dan pembangunan aksesibilitas berisiko tidak tepat sasaran. Data juga perlu diperbarui secara berkala karena kebutuhan warga dapat berubah dan masih mungkin terdapat warga yang belum tercatat.

Leny menyebut Portal SIDA BEBAGI milik Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menampilkan sekitar sekitar 12.077 data penyandang disabilitas se-Kalimantan Timur pada saat data tersebut diakses. Menurutnya, portal tersebut telah mengelompokkan informasi menurut wilayah, ragam disabilitas, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, bantuan yang pernah diterima, serta kebutuhan layanan. Ia mengingatkan, angka tersebut merupakan data tingkat provinsi, bukan khusus Kutim.

“Rincian khusus Kutim perlu diminta dari pengelola portal dan Dinas Sosial kabupaten, termasuk tanggal pemutakhiran, definisi pencatatan, serta status pemadanan identitas,” ucapnya.

Leny menambahkan, Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2026 memberi kerangka bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi penghormatan, pelindungan, serta pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kerangka tersebut dapat menjadi rujukan untuk memperkuat koordinasi data dan rencana aksi, dengan memperhatikan pembagian kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten. DPRD dapat meminta pemerintah daerah menjelaskan apakah data Dinas Sosial telah terhubung dengan data pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan ketenagakerjaan, serta bagaimana mekanisme koreksi apabila warga belum masuk dalam sistem.

“Tidak boleh ada warga yang tidak mendapatkan layanan hanya karena namanya belum tercatat atau datanya belum terhubung. Pendataan harus menjangkau desa, melibatkan penyandang disabilitas dan keluarganya, serta melindungi kerahasiaan informasi pribadi,” katanya.

Menurut Leny, DPRD dapat mendorong pemetaan berkala dan membuka ringkasan statistik agregat tanpa menampilkan identitas personal. Pemerintah juga perlu menyediakan kanal pembaruan data yang mudah digunakan, termasuk bagi warga dengan hambatan komunikasi atau mobilitas.

“Data yang baik harus berujung pada keputusan anggaran. Jika peta menunjukkan kebutuhan alat bantu, pendamping pendidikan, transportasi, atau rehabilitasi di kecamatan tertentu, kebutuhan itu perlu diterjemahkan menjadi program dan target. DPRD dapat mengawasi jumlah warga yang terlayani, warga yang masih menunggu, dan distribusi layanan antarwilayah,” tegasnya. (Adv/Q)

Related Articles

Back to top button