AdvertorialDPRD

Partisipasi Sekolah Remaja Kutim Tinggi, Leny Minta Pengawasan Risiko Putus Sekolah

KUTAI TIMUR – Data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk 2025 menunjukkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 13–15 tahun di Kutai Timur (Kutim) mencapai 99,95 persen untuk laki-laki dan 100 persen untuk perempuan. Pada jenjang sekolah dasar, Angka Partisipasi Murni (APM) tercatat 97,05 persen untuk laki-laki dan 98,71 persen untuk perempuan.

Anggota DPRD Kutim, Leny Susilawati Anggraini, menilai angka tersebut memberi gambaran positif mengenai partisipasi pada kelompok umur dan jenjang yang diukur. Namun, menurutnya, indikator itu tidak boleh ditafsirkan bahwa seluruh persoalan pendidikan telah selesai. Masih diperlukan pemantauan terhadap anak yang tidak bersekolah, risiko putus sekolah, ketidakhadiran, perpindahan sekolah, serta transisi dari SMP ke SMA atau SMK.

Anggota Komisi B DPRD Kutim itu mendorong pemerintah menyandingkan data BPS dengan data administrasi sekolah, data anak tidak sekolah, dan data penerima bantuan pendidikan. Perhatian khusus perlu diberikan kepada anak perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah, anak yang tinggal jauh dari sekolah, anak yang memiliki tanggung jawab pengasuhan, serta anak penyandang disabilitas.

“Angka partisipasi yang tinggi pada satu kelompok umur tidak otomatis menggambarkan kondisi di semua kecamatan atau semua jenjang. Karena itu, data perlu dipecah menurut wilayah dan karakteristik sosial agar kelompok yang tertinggal tidak tertutup oleh angka rata- rata kabupaten,” katanya.

Leny menambahkan, Peraturan Bupati (Perbup) Kutim Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal 2024–2028 dapat menjadi salah satu pijakan pengawasan mutu layanan pendidikan. Di tingkat provinsi, Peraturan Daerah (Perda) Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2025 mengatur penyelenggaraan pendidikan sesuai kewenangan pemerintah provinsi.

Menurut Leny, DPRD kabupaten perlu memastikan koordinasi dengan pemerintah provinsi pada urusan yang menjadi kewenangannya, terutama transisi ke pendidikan menengah dan layanan pendidikan khusus. Dengan pengawasan berbasis data, capaian partisipasi dapat dipertahankan sekaligus diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan mencegah anak kehilangan kesempatan belajar.

“Pemantauan risiko putus sekolah juga perlu dilakukan pada masa peralihan jenjang. Anak yang menyelesaikan pendidikan dasar, misalnya, belum tentu otomatis melanjutkan ke sekolah menengah apabila terkendala biaya, jarak, atau ketersediaan transportasi. Pemerintah dapat menggunakan data sekolah dan pemerintah desa untuk menelusuri anak yang tidak melanjutkan pendidikan, kemudian menghubungkan keluarga dengan beasiswa, bantuan perlengkapan, atau bentuk dukungan lain sesuai penyebab hambatannya,” terangnya. (Adv/Q)

Related Articles

Back to top button