Diversifikasi Ekonomi melalui Pariwisata Harus Didukung Rencana Jangka Panjang
KUTAI TIMUR – Kutai Timur perlu memperkuat sumber pertumbuhan ekonomi di luar pertambangan dengan mengembangkan sektor pariwisata secara terencana. Wakil Ketua II DPRD Kutim, Prayunita Utami, menyebutkan potensi destinasi pesisir, taman nasional, wisata buatan, kebutuhan infrastruktur, dan pentingnya rencana jangka panjang. Gagasan diversifikasi ini relevan, terlebih data BPS yang dirilis pada 27 Maret 2025 menunjukkan sektor pertambangan dan penggalian masih mendominasi 75,53 persen struktur PDRB Kutai Timur pada 2024. Angka tersebut memperlihatkan besarnya ketergantungan ekonomi daerah terhadap satu sektor.
Politisi Partai NasDem ini mendorong pemerintah daerah menyusun peta jalan pariwisata yang menetapkan destinasi prioritas, target pengunjung, kebutuhan investasi, standar pelayanan, dan tahapan pembangunan. Destinasi seperti kawasan pantai, wisata alam, dan ruang rekreasi perlu dinilai berdasarkan aksesibilitas, daya dukung lingkungan, keselamatan, fasilitas dasar, serta kesiapan masyarakat. Pemerintah tidak dapat hanya mempromosikan tempat wisata; pengunjung membutuhkan akses jalan, toilet, air bersih, tempat sampah, papan informasi, layanan keselamatan, dan pilihan akomodasi yang layak.
“Pariwisata dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru, tetapi harus direncanakan dalam jangka panjang. Destinasi perlu didukung akses, fasilitas dasar, keselamatan, dan pengelolaan yang berkelanjutan,” tegasnya.
Pengembangan pariwisata, tegasnya, harus memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Pelaku UMKM, kelompok sadar wisata, pemandu lokal, pengelola homestay, nelayan, komunitas budaya, dan pelaku ekonomi kreatif perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan. Pemerintah dapat menyediakan pelatihan pelayanan, pemasaran digital, pengelolaan usaha, kebersihan, dan keselamatan. Skema kemitraan juga perlu memastikan masyarakat memperoleh ruang usaha yang adil dan tidak tersisih oleh investasi berskala besar.
Setiap destinasi harus memiliki rencana pengelolaan lingkungan. Kawasan pesisir dan alam memiliki daya dukung yang terbatas sehingga pembangunan fasilitas perlu mempertimbangkan perlindungan ekosistem, pengelolaan sampah, konservasi, dan kepatuhan tata ruang. Pemerintah harus menghindari pembangunan yang merusak daya tarik utama destinasi. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur dampak ekonomi sekaligus dampak lingkungan dan sosial.
DPRD akan mendorong agar anggaran pariwisata tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik atau promosi sesaat, tetapi juga pada penguatan pengelola, pemeliharaan, dan pemberdayaan masyarakat. Indikator keberhasilan perlu meliputi lama tinggal wisatawan, belanja wisatawan di usaha lokal, jumlah tenaga kerja lokal, transaksi UMKM, dan kondisi lingkungan destinasi. Dengan peta jalan yang konsisten, pariwisata dapat menjadi salah satu sumber ekonomi baru yang melengkapi sektor pertambangan dan memperkuat ketahanan ekonomi Kutai Timur.
“Masyarakat lokal harus menjadi bagian utama pengembangan pariwisata. UMKM, pemandu, kelompok sadar wisata, dan pelaku ekonomi kreatif perlu memperoleh ruang usaha serta pendampingan,” tegasnya. (Adv/Q)







