AdvertorialDPRD

UMKM Kutai Timur Perlu Masuk Rantai Pasok Investasi dan Pengadaan Daerah

KUTAI TIMUR – Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu menjadi bagian utama dari strategi investasi Kutai Timur. Politisi Partai NasDem sekaligus anggota DPRD Kutim, Prayunita Utami, mendorong agar kegiatan promosi investasi tidak hanya menampilkan perusahaan besar, tetapi juga memberi ruang bagi pelaku usaha lokal. Dorongan tersebut penting karena masuknya investasi baru belum tentu otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila pelaku usaha setempat tidak memperoleh kesempatan menjadi pemasok, mitra, maupun penyedia jasa.

Wakil Ketua II DPRD Kutim ini mendorong pemerintah daerah menyusun pemetaan UMKM berdasarkan jenis produk, kapasitas produksi, kualitas, legalitas, kebutuhan pembiayaan, dan peluang pasar. Pemetaan ini dapat dipakai untuk menghubungkan UMKM dengan kebutuhan perusahaan di sektor perkebunan, pertambangan, industri, logistik, pariwisata, dan jasa. Pemerintah perlu membantu pelaku usaha memenuhi standar mutu, sertifikasi, kemasan, pencatatan keuangan, dan perizinan. Pembinaan harus diarahkan pada kebutuhan pasar yang nyata, tidak sekadar pelatihan umum tanpa tindak lanjut.

“UMKM lokal harus diberi kesempatan masuk ke rantai pasok investasi dan pengadaan. Pemerintah perlu membantu mereka memenuhi standar, legalitas, kapasitas produksi, dan persyaratan yang dibutuhkan perusahaan,” katanya.

Kemitraan dengan perusahaan besar juga perlu dirancang secara adil. Perwakilan perempuan di Kantor DPRD Kutim ini mendorong adanya informasi terbuka mengenai jenis barang dan jasa yang dapat dipasok pelaku lokal, persyaratan menjadi vendor, mekanisme seleksi, dan jadwal pengadaan. Perusahaan dapat didorong melakukan pembinaan pemasok lokal dan memberi kesempatan bagi UMKM yang telah memenuhi standar. Pemerintah daerah harus memantau agar komitmen kemitraan tidak berhenti pada nota kesepahaman, tetapi benar-benar menghasilkan transaksi dan peningkatan kapasitas usaha.

Pemerintah dapat memanfaatkan pameran investasi sebagai ruang temu bisnis antara investor, UMKM, koperasi, lembaga pembiayaan, dan pembeli. Acara tersebut perlu diikuti klinik konsultasi, temu usaha, pendampingan perizinan, dan pencatatan hasil kemitraan. Data yang dipublikasikan sebaiknya mencakup jumlah UMKM yang terlibat, nilai transaksi, kontrak yang tercipta, serta tindak lanjut setelah kegiatan. Melalui langkah tersebut, promosi investasi memberi dampak ekonomi yang dapat dievaluasi.

Landasan yang relevan adalah PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Regulasi tersebut memuat peran pemerintah pusat dan daerah dalam pembinaan dan fasilitasi serta kewajiban penyediaan ruang promosi dan pengembangan usaha mikro dan kecil pada infrastruktur publik sesuai ketentuan. DPRD perlu mengawal implementasinya melalui anggaran, evaluasi program, dan pengawasan kemitraan. Tujuannya agar pertumbuhan investasi turut memperkuat ekonomi warga, memperluas lapangan kerja, dan membangun pelaku usaha lokal yang lebih tangguh.

“Kemitraan jangan berhenti pada nota kesepahaman atau kegiatan promosi. Harus ada transaksi, kontrak, dan tindak lanjut yang bisa diukur agar pelaku usaha benar-benar merasakan manfaat,” tegasnya. (Adv/Q)

Related Articles

Back to top button