KEK Maloy Harus Menghasilkan Investasi Produktif dan Manfaat Nyata bagi Warga Lokal
KUTAI TIMUR – Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) perlu diarahkan agar menghasilkan kegiatan industri yang produktif, menyerap tenaga kerja lokal, dan memperkuat ekonomi Kutai Timur. Perkembangan terbaru yang diberitakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada 27 Februari 2026 menyebut adanya minat calon investor dari sektor industri kimia, energi surya, dan logistik. Minat investasi perlu dibedakan dari realisasi investasi, sehingga pemerintah harus menyampaikan tahapan dan kepastian proyek secara terbuka.
Wakil Ketua II DPRD Kutim, Prayunita Utami, mendorong pengelola KEK dan pemerintah daerah menjelaskan rencana bisnis, kesiapan lahan, infrastruktur pelabuhan, pasokan energi, air, konektivitas jalan, dan kepastian perizinan. Setiap rencana investasi harus memiliki jadwal, kebutuhan tenaga kerja, nilai tambah lokal, serta proyeksi dampak terhadap ekonomi daerah. Pemerintah juga perlu menyampaikan perkembangan realisasi investasi dan kendala yang dihadapi, bukan hanya daftar perusahaan yang menyatakan minat. Informasi yang akurat akan membantu publik menilai apakah KEK benar-benar bergerak dari tahap promosi menuju kegiatan produksi.
“KEK Maloy harus bergerak dari promosi menuju investasi yang benar-benar terealisasi. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan proyek secara terbuka, termasuk kesiapan infrastruktur, tahapan perizinan, dan kegiatan produksi,” ucap politisi NasDem, Prayunita Utami.
Manfaat bagi masyarakat lokal, lanjutnya, harus menjadi indikator utama. DPRD, imbuhnya, akan mendorong program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri, mekanisme rekrutmen yang transparan, dan kesempatan bagi tenaga kerja lokal untuk mengisi posisi sesuai kualifikasi. Pelaku UMKM dan koperasi juga perlu memperoleh akses sebagai pemasok barang dan jasa. Pemerintah dapat memfasilitasi kemitraan, peningkatan standar produk, sertifikasi, pembiayaan, dan pendampingan agar usaha lokal mampu memenuhi kebutuhan perusahaan besar.
Pengembangan kawasan harus tetap memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Kajian dampak lingkungan, pengelolaan limbah, keselamatan kerja, dan konsultasi dengan masyarakat sekitar harus menjadi bagian dari pengawasan. Kepastian investasi tidak boleh dimaknai sebagai pengabaian hak warga atau pengurangan standar perlindungan lingkungan. DPRD perlu meminta laporan kepatuhan dan mekanisme penanganan keluhan masyarakat.
Rujukan regulasi utama KEK MBTK adalah Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan, yang harus dibaca bersama ketentuan perizinan dan investasi yang berlaku saat ini. DPRD akan mendorong rapat kerja berkala untuk memeriksa kemajuan proyek, penyerapan tenaga kerja, kemitraan UMKM, kontribusi ekonomi, dan pengelolaan lingkungan. Dengan ukuran yang terukur, KEK Maloy dapat menjadi instrumen diversifikasi ekonomi, tidak sekadar kawasan yang terus dijanjikan akan berkembang.
“Keberhasilan kawasan harus diukur dari manfaat bagi masyarakat Kutai Timur, seperti penyerapan tenaga kerja lokal, peluang bagi UMKM, dan tumbuhnya kegiatan ekonomi yang memberi nilai tambah,”katanya. (Adv/Q)







