DPRD Kutim Minta Pengurus Koperasi Merah Putih Profesional dan Bebas Konflik Kepentingan
KUTAI TIMUR – Komisi B DPRD Kutai Timur menilai keberhasilan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sangat ditentukan oleh kualitas pengurus, pengawas, dan pengelola. Koperasi yang memiliki peluang usaha besar tetap berisiko tidak berkembang apabila pengelolaannya tidak profesional, pembukuan tidak tertib, atau keputusan usaha dipengaruhi kepentingan pribadi. Karena itu, pembinaan kelembagaan harus berjalan seiring dengan pembentukan koperasi.
Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 14 Tahun 2025 mengatur pemilihan pengurus dan pengawas melalui mekanisme musyawarah dan rapat pendirian atau rapat anggota, sesuai model koperasinya. Peraturan tersebut juga memuat ketentuan bahwa pengurus dan pengawas tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda sampai derajat kesatu. Ketentuan ini perlu dipahami sebagai salah satu upaya menjaga tata kelola, disertai penerapan prinsip koperasi dan peraturan lain yang berlaku.
Ketua Komisi B DPRD Kutim, Muhammad Ali, mendorong agar calon pengurus memiliki kemampuan dasar mengelola organisasi dan usaha. Kompetensi yang diperlukan antara lain perencanaan bisnis, pencatatan transaksi, pengelolaan persediaan, pengendalian risiko, pelayanan anggota, serta pemahaman terhadap aturan perkoperasian. Pengawas juga perlu memahami cara memeriksa laporan dan memastikan keputusan pengurus sesuai dengan anggaran dasar serta hasil rapat anggota.
“Koperasi mengelola kepercayaan dan dana anggota. Pengurus harus dipilih karena kemampuan dan integritas, bukan karena kedekatan. Setelah terpilih, mereka juga harus bersedia dievaluasi dan mempertanggungjawabkan keputusan usaha kepada anggota,” katanya. Ia meminta pemerintah daerah menyiapkan pelatihan yang praktis, bukan hanya sosialisasi umum.
Pembinaan perlu disesuaikan dengan skala dan bidang usaha. Koperasi yang mengelola distribusi barang memerlukan kemampuan logistik dan pengendalian stok, sedangkan unit simpan pinjam membutuhkan tata kelola risiko dan administrasi keuangan yang lebih ketat. Apabila koperasi menggunakan tenaga pengelola profesional atau pihak ketiga, pembagian kewenangan dan tanggung jawab harus dituangkan secara jelas agar pengurus tetap menjalankan fungsi pengawasan.
Ali juga meminta agar laporan kinerja koperasi disampaikan secara berkala kepada anggota dan pemerintah sesuai ketentuan. Indikatornya dapat meliputi jumlah anggota aktif, pertumbuhan transaksi, kondisi aset dan kewajiban, kualitas layanan, serta penyelesaian temuan pengawasan. Jika muncul persoalan, pemerintah perlu memfasilitasi pembinaan atau tindakan korektif sesuai kewenangannya. Profesionalisme dan integritas, menurut Komisi B, merupakan fondasi agar koperasi mampu bertahan, dipercaya anggota, dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata. (Adv/Q)







