Leny Dorong Penguatan Implementasi Aturan Sekolah Aman dan Nyaman
KUTAI TIMUR – Ruang sekolah harus aman secara fisik, psikologis, sosial, dan digital bagi seluruh peserta didik. Anak perempuan dan siswa penyandang disabilitas dapat menghadapi risiko yang berbeda, mulai dari perundungan, pelecehan, diskriminasi, hambatan komunikasi, hingga kesulitan mengakses mekanisme pengaduan.
Karena itu, anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Leny Susilawati Anggraini, menyampaikan perlunya kebijakan sekolah aman diterapkan dengan pendekatan yang peka gender, inklusif, dan mengutamakan kepentingan terbaik anak. Menurutnya, sekolah juga perlu membangun budaya saling menghormati, mengajarkan pencegahan kekerasan, dan memastikan laporan ditangani tanpa menyalahkan korban.
Leny menjelaskan, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman berlaku sejak 9 Januari 2026 dan mencabut Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Aturan baru tersebut berlandaskan tiga asas, yakni humanis, komprehensif, dan partisipatif.
Pelaksanaan aturan itu di sekolah menjadi tanggung jawab kepala sekolah dengan melibatkan guru, tenaga kependidikan, dan murid, serta partisipasi orang tua dan masyarakat, sedangkan pemerintah daerah membentuk Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Dengan demikian, kata Leny, sekolah dan pemerintah daerah perlu menyesuaikan tata kerja serta mekanisme yang sebelumnya merujuk pada aturan lama.
Menurut Leny, pengawasan perlu dilakukan untuk memastikan perubahan kelembagaan diikuti penguatan pencegahan dan penanganan. DPRD, lanjutnya, dapat meminta data agregat tentang jenis laporan, waktu respons, tindak lanjut, pelatihan warga sekolah, dan evaluasi lingkungan belajar, tanpa membuka identitas korban.
Perhatian juga perlu diberikan pada keamanan ruang digital, penggunaan media sosial, dan perlindungan data pribadi anak. Sekolah yang berada jauh dari pusat kabupaten perlu memperoleh pendampingan yang sama.
Dengan pelaksanaan Permendikdasmen 6/2026 secara konsisten, sekolah dapat menjadi ruang belajar yang aman, menghargai martabat murid, dan memberi kesempatan setara bagi anak perempuan maupun anak penyandang disabilitas.
Pelaksanaan kebijakan tersebut juga perlu memperhatikan prosedur pemulihan dan perlindungan kerahasiaan. Setiap laporan harus ditangani dengan mengutamakan keselamatan peserta didik, menghindari intimidasi, serta mencegah penyebaran informasi yang dapat mengungkap identitas korban.
“Evaluasi berkala dapat melibatkan perwakilan orang tua dan peserta didik dengan cara yang aman. Masukan tersebut penting untuk mengetahui apakah aturan telah dipahami dan diterapkan dalam interaksi sehari-hari di lingkungan sekolah,” tegasnya. (Adv/Q)







