Sinergi DPRD, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat Harus Terlihat dalam Hasil Program
KUTAI TIMUR – Sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus diukur dari kemampuan menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi program yang tepat sasaran. Hubungan harmonis eksekutif-legislatif, koordinasi dengan organisasi perangkat daerah, reses, Musrenbang, dan pengawasan lapangan sebagai bagian penting penyelenggaraan pemerintahan. Hubungan yang baik memang dibutuhkan, tetapi tidak boleh mengurangi fungsi kritis DPRD dalam mengawasi kebijakan dan penggunaan anggaran.
Wakil Ketua II DPRD Kutim, Prayunita Utami, menegaskan bahwa DPRD memiliki jalur penyerapan aspirasi melalui reses dan kegiatan kedewanan, sementara pemerintah daerah menjaring kebutuhan masyarakat melalui Musrenbang. Kedua proses tersebut perlu diselaraskan agar usulan yang sama tidak berjalan sendiri-sendiri dan kebutuhan yang mendesak tidak terabaikan. Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana aspirasi dipilah, dimasukkan ke dokumen perencanaan, disesuaikan dengan kewenangan, dan dianggarkan. Masyarakat juga berhak mengetahui alasan suatu usulan belum dapat direalisasikan, termasuk kendala teknis atau keterbatasan pembiayaan.
“Sinergi DPRD dan pemerintah daerah harus terlihat dari tindak lanjut aspirasi masyarakat. Setiap usulan perlu dijelaskan prosesnya, mulai dari perencanaan hingga alasan apabila belum dapat direalisasikan,” ucap Prayunita.
Koordinasi dengan OPD, menurutnya perlu menghasilkan pembagian tanggung jawab dan jadwal tindak lanjut yang jelas. Rapat dan kunjungan lapangan akan lebih bermanfaat apabila disertai daftar masalah, penanggung jawab, tenggat waktu, serta laporan penyelesaian. DPRD dapat meminta setiap perangkat daerah menyampaikan perkembangan program secara berkala, terutama untuk persoalan lintas sektor seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Dengan begitu, koordinasi tidak berhenti pada pertemuan seremonial.
Peningkatan kapasitas aparatur sipil negara juga menjadi faktor penting. Pelatihan perlu disesuaikan dengan kompetensi jabatan dan persoalan pelayanan yang dihadapi masyarakat. Pemerintah harus mengevaluasi apakah peningkatan kapasitas menghasilkan perbaikan kecepatan layanan, ketepatan data, transparansi, dan kemampuan menyelesaikan pengaduan. Integritas aparatur serta kepatuhan pada prosedur harus menjadi bagian dari ukuran kinerja.
Landasan yang dapat digunakan antara lain UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Keduanya menekankan hubungan penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi perencanaan, keterkaitan penganggaran, dan partisipasi masyarakat. DPRD perlu mengawal agar sinergi tidak berubah menjadi kompromi yang menghilangkan pengawasan. Ukuran keberhasilan akhirnya adalah pelayanan publik yang membaik, aspirasi yang ditindaklanjuti secara transparan, dan pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat lintas kecamatan.
“Koordinasi tidak boleh berhenti pada rapat. Harus ada penanggung jawab, jadwal, dan evaluasi sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan serta hasil dari program yang dijalankan,” katanya. (Adv/Q)







