AdvertorialDPRD

Pencegahan Perkawinan Anak Perlu Terhubung dengan Sekolah, Leny Minta Data Terpadu dan Pendampingan

KUTAI TIMUR – Pencegahan perkawinan anak tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga anak tetap bersekolah, memperoleh informasi yang tepat, dan mendapat dukungan keluarga. Anak perempuan yang menghadapi tekanan ekonomi, kekerasan, kehamilan, atau keterbatasan akses pendidikan membutuhkan pendampingan menyeluruh.

Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Leny Susilawati Anggraini, menilai pemerintah daerah perlu menghubungkan layanan perlindungan anak, pendidikan, kesehatan, dan sosial agar intervensi tidak berjalan sendiri-sendiri. Program sosialisasi, menurutnya, harus disertai pemetaan wilayah, penjangkauan keluarga, layanan konseling, serta mekanisme untuk membantu anak melanjutkan pendidikan.

Leny menegaskan perlunya meminta data resmi terbaru dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Dinas Pendidikan, serta berkoordinasi dengan Pengadilan Agama dan instansi terkait untuk memperoleh data. Data tersebut mencakup jumlah permohonan dispensasi kawin, permohonan yang dikabulkan, usia, kecamatan, status pendidikan, serta tindak lanjut pendampingan.

“Data harus disandingkan dengan definisi yang jelas dan tetap menjaga kerahasiaan identitas anak,” ucapnya.

Ia menjelaskan, perlindungan anak diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Untuk layanan daerah, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 1 Tahun 2026 mengatur Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang mencakup pencegahan, penanganan, penguatan data, dan kapasitas kelembagaan. Regulasi tersebut memberi dasar bagi DPRD untuk menanyakan apakah program pencegahan terhubung dengan dukungan pendidikan dan pendampingan keluarga, secara berkelanjutan.

“Anak perempuan harus tetap memiliki kesempatan belajar dan merancang masa depannya. Ketika ada risiko perkawinan anak, respons pemerintah harus melibatkan keluarga, sekolah, tenaga kesehatan, dan pendamping perlindungan anak,” sebut Leny.

Leny mendorong mekanisme rujukan bagi anak yang terancam putus sekolah, bantuan pendidikan bagi keluarga rentan, dan layanan konseling yang tidak menghakimi. Evaluasi juga perlu melihat apakah anak yang pernah mengalami perkawinan usia anak dapat kembali mengakses pendidikan formal atau kesetaraan.

“Dengan data valid dan layanan terpadu, pencegahan perkawinan anak dapat diarahkan pada perlindungan hak anak dan keberlanjutan pendidikan,” tutupnya. (Adv/Q)

Related Articles

Back to top button