SAMARINDA — Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menerima dan mendukung aksi yang digelar oleh Koalisi Pemuda Kalimantan Timur terhadap Edy Mulyadi, yang dalam akun Youtube miliknya, dianggap menghina tanah Kalimantan yang bakal dijadikan lokasi pembangunan ibu kota Negara baru.
Samsun mengatakan semua komponen masyarakat Kaltim menyatakan tidak terima atas pernyataan Edy Mulyadi yang mengatakan lokasi ibu kota Negara baru adalah “tempat pembuangan anak jin”.
“Oleh sebab itu, DPRD Kaltim menerima aspirasi yang disampaikan pada hari ini. Pernyataan sesat yang dilontarkan Edy Mulyadi ini melukai hati masyarakat Kalimantan. Untuk itu, kita terima aspirasi yang dilakukan gerakan ini,” ucapnya di depan Kantor DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar, pada Senin (24/1/2022).
Tidak hanya itu, politikus dari PDIP itu juga meminta kepada Kapolda Kaltim agar segera berkoordinasi serta bekerja sama dengan Kapolri untuk melakukan tindakan hukum terhadap Edy Mulyadi tersebut.
“Ini bentuk keadilan, supaya warga Kaltim dan masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak ada lagi yang terluka oleh pernyataan seseorang atau kelompok masyarakat lain,” tegasnya.
Terkait beredarnya video klarifikasi dan permintaan maaf Edy Mulyadi, Samsun menegaskan bahwa permintaan maaf dan klarifikasi itu boleh saja dilakukan namun proses hukum akan tetap terus berjalan.
“Tujuannya, agar tidak ada lagi oknum yang menghina orang lain kemudian selesai begitu saja dengan permintaan maaf. Indonesia adalah negara hukum maka harus diproses secara hukum dan ditindak tegas,” ujarnya
MEMINTA MAAF
Sementara itu, Edi Mulyadi dalam akun media sosialnya meminta maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kepada warga Kalimantan.
“Apapun jika dianggap salah, saya minta maaf jika melukai perasaan orang Kalimantan,” kata Edy.
Muh Ubaid As’ad, M.Si – Dosen Fisip Universitas Islam Kalimantan (Uniska) yang duduk disamping Edy Mulyadi, mengatakan pernyataan Edy Mulyadi biasa saja, istilah tempat jin membuang anak adalah istilah yang umum digunakan di jakarta, untuk menunjukkan tempat lokasi yang jauh.
“Saya menilai ini sebagai akademisi, hal ini biasa-biasa saja, tidak ada yang perlu tersinggung,” ujarnya.
Lebih Lanjut akademisi Uniska Banjarmasin ini mengatakan dirinya tidak dalam posisi menolak atau mendukung pemindahan Ibu kota negara ke Kalimantan, Ia hanya ingin menyampaikan dari sisi akademisi bahwa pemindahan ini waktunya tidak tepat.
“Keputusan pemindahan IKN dipaksa-paksakan, saat ini makan saja rakyat susah,” tegasnya.
Disaat ini menurutnya negara masih dalam kondisi pandemi, banyak program perintah yang harus nya lebih prioritas, seperti masalah penanganan Covid-19, kemiskinan dan infrastruktur di Kalimantan yang sangat memprihatinkan.(YUL)
