Fraksi PDI Perjuangan Soroti Tantangan Pengelolaan PAD Kutim dalam APBD 2023
Netizens.id, KUTAI TIMUR –Siang Geah dari Fraksi PDI Perjuangan menyoroti tantangan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rapat paripurna ke-27 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur. “Realisasi PAD yang hanya mencapai 44,76% dari target menunjukkan bahwa masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki,” kata Siang Geah.
Dia menjelaskan bahwa koreksi dan reklasifikasi yang dilakukan oleh BPK RI telah menyebabkan lonjakan angka lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 2.315,73%. “Kita perlu mengetahui sumber penambahan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp20,63 miliar untuk evaluasi ke depannya,” tambahnya.
Selain itu, Siang mengapresiasi realisasi pendapatan yang melebihi target sebesar Rp8,59 triliun. “Prestasi ini perlu diapresiasi, namun perlu dijelaskan sektor-sektor yang berkontribusi terhadap peningkatan ini,” katanya. Hal ini penting untuk menentukan fokus kerja dan skala prioritas di masa depan.
Siang juga menyoroti surplus anggaran sebesar Rp1,05 triliun. “Ketidaksiapan pemerintah daerah dalam mengelola surplus ini menunjukkan masih lemahnya perencanaan penganggaran,” tegasnya. Fraksi PDI Perjuangan berharap bahwa pemerintah daerah dapat belajar dari pengalaman ini untuk memperbaiki perencanaan anggaran di masa mendatang.
Di sisi lain, Siang menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah. “Tidak dilampirkannya hasil audit BPK menghambat kami dalam melakukan kajian yang mendalam,” katanya. Fraksi PDI Perjuangan meminta agar laporan keuangan dilengkapi dengan audit BPK untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik.
Terakhir, Siang mengapresiasi predikat WTP yang diperoleh Kutim berdasarkan hasil audit BPK. “Predikat ini adalah bukti bahwa kita berada di jalur yang benar, meskipun masih ada beberapa temuan yang perlu diperbaiki,” tandasnya. Fraksi berharap bahwa masukan mereka dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Kutai Timur.(Adv-DPRD/Ty)
