Rapat DPRD Kutim Bahas Pertanggungjawaban APBD 2023: Fokus pada Pengawasan dan Kreativitas Pendapatan
KUTAI TIMUR – Asisten Administrasi Umum (Admum) Sekretariat Kabupaten (Seskab) Kutai Timur (Kutim), Sudirman Latief, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kutim ke-27 di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim. Dalam rapat ini, Sudirman Latief mewakili Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman untuk mendengarkan pandangan umum dari berbagai fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023. (13/6/2024)
Tujuh fraksi di DPRD Kutim bergantian menyampaikan pandangan mereka. Fraksi Golkar, yang diwakili oleh Maswar, menjadi fraksi pertama yang memberikan pendapat, diikuti oleh Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang diwakili oleh Sobirin Bagus, dan Fraksi Demokrat oleh M Amin. Fraksi PPP diwakili oleh Fitri, Fraksi Nasdem oleh Ubaldus Badu, Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) oleh Mulyana, dan Fraksi PDI Perjuangan oleh Siang Geah.
Fraksi Golkar menyoroti bahwa realisasi belanja modal mencapai 3,29 triliun atau 84 persen dari total anggaran, menunjukkan peningkatan kinerja Pemkab Kutim dalam pengelolaan keuangan daerah. Maswar menambahkan, “Pengawasan terhadap infrastruktur fisik perlu ditingkatkan secara menyeluruh, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.”
Sobirin Bagus dari Fraksi KIR mendorong adanya peningkatan pencapaian dalam APBD 2023 melalui eksplorasi kreatif terhadap sumber-sumber pendapatan alternatif. “Optimalisasi potensi ekonomi lokal secara efektif dan efisien serta fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
M Amin dari Fraksi Demokrat mengkritisi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya mencapai 44,76 persen dari target. “Perlu adanya optimalisasi seluruh BUMD untuk meningkatkan PAD secara signifikan dan mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu,” katanya.
Fitri dari Fraksi PPP menekankan pentingnya sinkronisasi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun kebijakan pembangunan yang menguntungkan masyarakat Kutim secara keseluruhan. “Legislatif harus menjaga kredibilitasnya sebagai pengontrol kebijakan eksekutif,” katanya.
Ubaldus Badu dari Fraksi Nasdem mengkritisi tingginya saldo akhir kas yang menunjukkan kegiatan yang belum terealisasi sesuai rencana. “Perlu dilakukan kajian ulang terhadap perencanaan untuk mencapai target yang ditetapkan,” ujarnya.
Mulyana dari Fraksi AKB mengapresiasi capaian dalam pengelolaan keuangan daerah, sambil menekankan perlunya perbaikan lebih lanjut. “Peningkatan arus kas masuk harus didorong untuk mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” ungkapnya.
Fraksi PDI Perjuangan, melalui Siang Geah, menyoroti kebutuhan akan rincian capaian masing-masing Perangkat Daerah (PD) yang belum dijelaskan secara rinci dalam Nota Pengantar Raperda. “Kami menunggu kelengkapan informasi ini sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan selanjutnya,” katanya.
Menutup pertemuan, Sudirman Latief mengucapkan terima kasih atas masukan dari semua fraksi. “Saran-saran ini akan kami tindak lanjuti dan laporkan kepada Bupati,” ujarnya.
Rapat Paripurna ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta kolaborasi antara eksekutif dan legislatif untuk mencapai pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat Kutim.(Adv)
