Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Fokus Evaluasi Belanja Daerah untuk Keberimbangan yang Lebih Baik
KUTAI TIMUR, Netizens.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menanggapi pandangan Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) dalam sidang Paripurna DPRD terkait Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Salah satu perhatian utama pemerintah adalah usulan PKS terkait perlunya evaluasi pada struktur belanja daerah, agar alokasinya lebih proporsional antara belanja modal dan belanja operasi.
Dalam tanggapannya, pemerintah sepakat dengan pandangan bahwa komposisi belanja yang tidak seimbang dapat mempengaruhi optimalisasi pembangunan daerah. Saat ini, belanja operasi mendominasi anggaran, sehingga perlu langkah konkret untuk menciptakan keseimbangan yang dapat mendukung pertumbuhan infrastruktur sekaligus pelayanan masyarakat.
“Evaluasi belanja daerah akan menjadi prioritas kami untuk memastikan bahwa belanja modal dan belanja operasi kedepannya dapat lebih proporsional. Hal ini penting agar pembangunan daerah dan pelayanan publik dapat berjalan beriringan secara optimal,” ungkap Sudirman Latif, Asisten III Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dalam sidang Paripurna ke-21 di ruang utama DPRD Kutai Timur.
Belanja modal memiliki peran strategis dalam menciptakan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara itu, belanja operasi dibutuhkan untuk mempertahankan kualitas layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Pemerintah menyadari bahwa ketidakseimbangan antara keduanya bisa berdampak negatif terhadap efektivitas anggaran.
Lebih lanjut, pemerintah juga menyampaikan bahwa upaya perbaikan tata kelola belanja daerah akan diikuti dengan penguatan pengawasan dan transparansi. “Kami berkomitmen untuk memastikan setiap rupiah dari APBD dapat digunakan dengan efisiensi tinggi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kutai Timur, khususnya hingga ke wilayah pelosok,” tambah Sudirman.
Fraksi Keadilan Sejahtera sebelumnya menyoroti pentingnya perencanaan yang matang agar belanja daerah tidak hanya difokuskan pada sektor tertentu, melainkan tersebar merata sesuai prioritas pembangunan. Selain itu, fraksi juga menekankan bahwa belanja operasi yang signifikan perlu diarahkan pada peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat.
Dengan upaya evaluasi dan penyesuaian ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berharap dapat mengelola APBD 2025 secara lebih bijaksana, sekaligus mendukung cita-cita bersama menuju kemandirian fiskal dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.(Adv-DPRD/Ty)
