DPRD: Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Berkomitmen Optimalkan Pendapatan Asli Daerah
KUTAI TIMUR, Netizens.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyatakan keseriusannya dalam menggali potensi daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komitmen ini disampaikan dalam tanggapan terhadap Pandangan Umum Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) pada rapat paripurna ke-21 DPRD Kutai Timur, yang berlangsung di Gedung DPRD Kutai Timur.
Pemerintah sepakat dengan pandangan Fraksi PKS yang menyoroti pentingnya upaya maksimal untuk meningkatkan PAD. Salah satu langkah yang akan diambil adalah mengoptimalkan potensi daerah yang masih bisa dikembangkan, seperti perluasan pajak daerah dan retribusi dari izin usaha. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan anggaran daerah pada dana transfer dari pemerintah pusat.
“Kami mengapresiasi pandangan Fraksi Keadilan Sejahtera yang mendorong optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pajak daerah dan retribusi usaha akan menjadi fokus utama dalam upaya ini,” ujar Sudirman Latif, Asisten III Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, saat membacakan tanggapan pemerintah.
Selain itu, pemerintah juga menyoroti pentingnya pengelolaan belanja daerah yang lebih efisien. Sudirman menyebut, belanja operasi yang cukup besar saat ini akan dikelola secara maksimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah juga akan melakukan evaluasi agar proporsi belanja modal dan belanja operasi menjadi lebih seimbang ke depannya.
“Belanja daerah harus dirancang sedemikian rupa agar menghasilkan dampak langsung bagi masyarakat. Kami berupaya memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif dan transparan,” tambah Sudirman.
Lebih lanjut, pemerintah berkomitmen untuk memaksimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi BUMD terhadap PAD, sekaligus memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Langkah-langkah ini, menurut pemerintah, adalah bagian dari strategi besar untuk menciptakan kemandirian fiskal daerah. Dengan pendapatan yang lebih stabil dan terdiversifikasi, Kutai Timur diharapkan mampu menghadapi tantangan anggaran di masa depan.
Tanggapan ini sekaligus menjadi penegasan pemerintah dalam mengelola APBD 2025 secara transparan, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Aspirasi dari DPRD, khususnya Fraksi Keadilan Sejahtera, menjadi panduan penting dalam menjalankan amanat rakyat.
Melalui kerja sama antara pemerintah dan DPRD, diharapkan program-program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kutai Timur.(Adv-DPRD/Ty)
