AdvertorialDPRD

Fraksi Demokrat Soroti Ketimpangan Anggaran dan Dorong Transparansi dalam APBD Kutai Timur 2025

KUTAI TIMUR, Netizens.id – Fraksi Demokrat DPRD Kutai Timur memberikan perhatian serius terhadap ketimpangan alokasi anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025. Dalam pandangan umum yang disampaikan oleh Ketua Fraksi Demokrat, Pandi Widiarto, S.IP, pihaknya menyoroti dominasi belanja operasi yang lebih besar dibanding belanja modal.

“Ketimpangan ini mencerminkan kurang optimalnya perencanaan pengelolaan keuangan daerah. Belanja modal seharusnya ditingkatkan, terutama untuk program multi-year yang mendukung pembangunan infrastruktur konektivitas antar desa dan kecamatan,” ungkap Pandi.

Menurutnya, pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Fraksi Demokrat mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki komposisi anggaran agar lebih proporsional dan mendukung program strategis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, Fraksi Demokrat menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD. Pandi menyebut bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui penggunaan anggaran secara jelas dan akurat.

“Kami mendukung upaya transparansi anggaran yang memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan anggaran publik. Pemerintah perlu menyediakan akses mudah terhadap informasi ini,” tambahnya.

Fraksi Demokrat juga mendorong pemerintah untuk memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan anggaran. Salah satunya dengan mengoptimalkan katalog elektronik lokal dan toko daring untuk proses pengadaan barang dan jasa. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi serta memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran.

Dengan pandangan ini, Fraksi Demokrat berharap agar APBD Kutai Timur Tahun 2025 dapat dirancang lebih baik, tidak hanya untuk memenuhi target pendapatan tetapi juga untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan dan transparan. “Kami siap mengawal implementasi APBD agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tutup Pandi. (Adv-DPRD/Ty)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button