Tumpang Tindih Tupoksi: Kendala Perkim dalam Proyek Infrastruktur
KUTAI TIMUR, Netizens.id – Proyek-proyek yang dijalankan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) sering kali dinilai monoton oleh masyarakat. Peningkatan jalan dan drainase menjadi program rutin yang dianggap kurang variatif, meski penting untuk pengentasan kawasan kumuh. Namun, persoalan utama bukan hanya soal jenis proyek, melainkan adanya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi (tupoksi) antara Perkim dan instansi lain.
Kepala Bidang Perumahan Umum, Dinas Perkim , Asran Lode, menjelaskan bahwa banyaknya pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan program menimbulkan ketidakjelasan tanggung jawab. “Misalnya, proyek drainase. Itu kadang masuk ke tupoksi Perkim, tapi di sisi lain bisa juga jadi tanggung jawab PU atau Cipta Karya. Akibatnya, sering terjadi kebingungan dalam eksekusi program,” ujar Asran dalam wawancara baru-baru ini.
Menurutnya, persoalan ini berawal dari proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Hasil musrenbang sering kali belum memisahkan secara jelas program yang menjadi kewenangan Perkim dengan instansi lain. “Semua usulan masuk ke Bappeda, kemudian dibagi. Tapi, masih banyak yang harus diverifikasi ulang di tingkat dinas. Kalau program itu bukan ranah Perkim, kami kembalikan lagi ke Bappeda. Proses ini tentu memakan waktu,” tambahnya.
Kondisi ini diperparah oleh kurangnya koordinasi antarinstansi. Pemerintah Desa dan Kecamatan seharusnya terlibat aktif dalam proses screening awal untuk memastikan setiap usulan sesuai dengan tupoksi masing-masing dinas. Namun, Iip mengakui bahwa proses tersebut belum optimal.
“Kalau ada usulan dari Desa, kadang tupoksinya masih abu-abu. Ini yang perlu kita benahi. Koordinasi yang lebih baik antara desa, kecamatan, Bappeda, dan kami sangat diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan program,” tegasnya.
Ke depan, Dinas Perkim berharap ada mekanisme yang lebih jelas dan terstruktur dalam penyaluran program. Dengan begitu, masyarakat bisa merasakan manfaat yang lebih signifikan dari proyek-proyek yang dijalankan. “Kami tetap komitmen menjalankan program yang sudah ada. Tapi, penyelesaian masalah tupoksi ini harus menjadi prioritas,” pungkas Asran. (Adv-Kominfo/Ty)
