‎Aktivis Mahasiswa Desak Pemkab Kutim Serius Tangani Kasus Pelecehan Seksual

KUTAI TIMUR, Netizens.id  – Kasus pelecehan seksual yang belakangan marak terjadi di Kutai Timur (Kutim) mendapat sorotan dari kalangan mahasiswa. Salah satunya datang dari Sintiya, aktivis perempuan asal Kecamatan Muara Ancalong yang juga mahasiswa Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus lebih serius dalam meminimalisir angka kasus pelecehan dan kekerasan seksual, terutama terhadap perempuan dan anak.
‎
‎“Dari laporan sekarang, banyak sekali di daerah pedalaman yang kerap terdengar kasus pelecehan terhadap perempuan dan anak,” ucap Sintiya saat dihubungi via WhatsApp, Jumat (22/8/2025).
‎
‎Berdasarkan data yang diterima, sejak Januari hingga Juli 2025 tercatat sebanyak 11 kasus pelecehan dan kekerasan seksual di Kutim. Dari jumlah tersebut, tujuh kasus merupakan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Bahkan, dalam pekan ini saja terdapat tiga laporan baru terkait pelecehan seksual yang terjadi di Kecamatan Sangkulirang, Kaubun, dan Sangatta Utara.
‎
‎Sintiya menilai, kondisi ini perlu ditangani dengan strategi konkret dari Pemerintah Kabupaten Kutim. Menurutnya, sosialisasi pencegahan pelecehan seksual harus digencarkan hingga ke wilayah pedalaman, bukan hanya terfokus di Sangatta.
‎
‎“Peningkatan kasus kekerasan hingga pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak tidak hanya terjadi di kota saja, namun banyak kasus yang terjadi di wilayah pedalaman,” ungkapnya.
‎
‎Ia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bentuk serta dampak pelecehan seksual. Hal itu, kata dia, perlu dibarengi dengan edukasi agar masyarakat mampu membentengi diri sekaligus berani melapor jika menjadi korban.
‎
‎“Pelecehan itu dampaknya sangat parah, bahkan dapat menyerang masa depan para perempuan di Kutai Timur,” tegasnya.
‎
‎Karena itu, Sintiya mendorong seluruh pemangku kebijakan mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa untuk bersama-sama menekan angka pelecehan seksual. “Kutai Timur harus jadi ruang aman bagi perempuan dan anak. Pemerintah dan masyarakat harus bersama menciptakan itu,” pungkasnya.(Ty)