SITUBONDO, Netizens.id – Bupati Situbondo Jatim Yusuf Rio Wahyu Prayogo menegaskan pelayanan publik, khususnya di bidang infrastruktur dan kesehatan, harus diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang politik.
Pernyataan itu disampaikan dalam acara Sarasehan Kepala Desa se-Kabupaten Situbondo di Pendopo Rakyat Situbondo, Minggu (2/11/2025) malam.
Mas Rio menegaskan pembangunan jalan dan peningkatan layanan kesehatan dilakukan semata-mata demi kepentingan warga, bukan karena faktor dukungan politik.
“Saya tidak tahu apakah memilih saya apa tidak, saya sudah tidak berpikir ke sana, yang penting warga Situbondo,” kata Bupati.
Menurutnya, komitmen tersebut diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur jalan di berbagai wilayah, mulai dari Gelung–Duwet, Sumbermalang, Sumberargo, hingga pesisir Serean dan Kalisari.
Ia menambahkan infrastruktur menjadi kunci kemajuan ekonomi daerah karena membuka akses masyarakat untuk menjual hasil pertanian dengan harga yang lebih baik.
“Kuncinya di infrastruktur kalau kita ini pengen maju. Supaya orang di atas yang jalannya rusak itu punya akses menjual hasil buminya ke bawah dengan harga kualitas yang bagus,” jelasnya.
Di sektor kesehatan, Mas Rio memaparkan anggaran meningkat signifikan dari Rp20 miliar menjadi lebih dari Rp60 miliar.
Selain itu, Pemkab Situbondo juga menyiapkan dana Rp1 miliar bagi warga yang tidak tercover program BERANTAS Plus.
“Sekarang orang sakit, sakit apa saja, itu lain yang BERANTAS Plus, kita kasih platform 1 miliar untuk yang tidak bisa dicover. Contoh kecelakaan, tadi ada laporan orang Situbondo gak bisa pulang karena stroke,” ujarnya.
Rio menegaskan kebijakan tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap warganya.
“Kan butuh uang, butuh ambulans, butuh tiket pesawat untuk pulang ke Situbondo. Yang penting warga Situbondo tertangani,” tegasnya.
Dengan kebijakan ini, ia berharap para kepala desa dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pemerintah kabupaten hadir secara nyata untuk melayani tanpa pandang bulu.
“Artinya teman-teman kepala desa, dengan kebijakan kabupaten itu sudah bisa mengatakan ke masyarakat, pokok sakit bisa langsung ke puskesmas,” pungkasnya.(*)
