Empat Desa di Kutai Timur Hadapi Beragam Tantangan Pembangunan, dari Ketergantungan Pangan hingga Masalah Kawasan

KUTAI TIMUR, Netizens.id – Empat desa di Kabupaten Kutai Timur menghadapi berbagai permasalahan kompleks dalam pembangunan dan pelayanan publik, mulai dari ketergantungan pangan, terbatasnya anggaran desa, hingga kendala status kawasan konservasi yang menghambat infrastruktur.

Kepala Desa Benua Baru, Ahmad Benny, mengungkapkan, desanya mengalami perubahan drastis dengan hampir seluruh petani padi beralih ke perkebunan sawit. “Kalau petani sawah di desa saya itu boleh dikatakan hanya 0,00 persen. Hanya satu dua orang saja yang masih memilih bertani padi,” ungkap Benny, Senin (17/11/2025).

Dampaknya, Desa Benua Baru dan seluruh Kecamatan Muara Bengkal kini sangat bergantung pada pasokan pangan dari Samarinda. “Kalau misalkan putus jalan antara Samarinda ke kampung, semua bisa mati kelaparan. Sayur-mayuran, ikan, bahkan beras sekalipun kini dibeli dari Samarinda,” jelasnya.

Persoalan serupa dihadapi Desa Kandolo. Kepala Desa Alimuddin mengeluhkan minimnya realisasi usulan Musrembang. “Usulan dari kami ke Musrembang sampai level kecamatan dan kabupaten tidak satu pun hari ini yang terealisasi,” ungkap Alimuddin, Kamis (20/11/2025).

Salah satu usulan prioritas yang sangat dibutuhkan adalah semenisasi Jalan Pendidikan sepanjang 3 kilometer senilai Rp7 miliar. “Ini jalan poros desa, satu-satunya jalan utama selain jalan poros nasional. Tapi kondisinya sangat memprihatinkan,” tambahnya.

Alimuddin juga mengungkap fenomena anomali dalam pengusulan proyek. Sepanjang 2025, ada lebih dari 30 paket pekerjaan pembangunan jalan di desanya dengan nama-nama jalan yang tidak terdaftar. “Kandolo ini tidak kurang dari 30 paket pekerjaan yang tidak ada judulnya. Nama jalannya saja tidak ada. Yang keluar itu Jalan Tomat, Jalan Kakap, Rusa, Payau. Tidak ada satu pun yang ada namanya di desa,” tegasnya.

Kondisi keuangan desa juga memprihatinkan. Alokasi Dana Desa (ADD) Kandolo turun drastis dari Rp8-9 miliar menjadi hanya Rp4 miliar. Sementara Dana Desa sebesar Rp1,2 miliar harus dipotong 40 persen untuk cicilan hutang Koperasi Merah Putih selama 6 tahun. “Hampir semua dana desa earmarked, ada peruntukannya. Jadi kami itu numpang lewat aja di sini,” keluh Alimuddin.

Masalah kawasan konservasi juga menghambat pembangunan. Dari total luas Desa Kandolo sekitar 20.000 hektar, hanya 800 hektar yang masuk Area Penggunaan Lain (APL), sisanya masuk kawasan Taman Nasional Kutai. “Enklave belum pernah terjadi. Jadi usulan-usulan saja tidak pernah ditetapkan. Makanya sampai hari ini penertiban jadi buah simalakama, yang mau ditertibkan mana, orang batasnya tidak pernah ada,” jelasnya.

Di Desa Martadinata, Kepala Desa Sutrisno menyoroti tidak diterapkannya Perda tenaga kerja lokal di sektor pertambangan. “Kalau kita lihat Indominco 70 persen masuk ke Kutai Timur, harusnya ring satu perusahaan sekecamatan terdepan tidak ada lagi yang namanya miskin. Tapi faktanya Perda di Kabupaten Kutai Timur tidak dijalankan,” ujar Sutrisno, Kamis (20/11/2025).

Dari total tenaga kerja, hanya 10-20 persen berasal dari warga Teluk Pandan, sisanya didominasi warga Bontang. “Kalau persentase mungkin dari 100 paling 10-20 persen, orang Bontang mungkin kebalikannya,” jelasnya.

Sutrisno juga mempertanyakan validitas data kemiskinan ekstrem dari Dinas Sosial yang menyebutkan ada 70 KK miskin ekstrem. “Setelah ditelusuri, ini tidak masuk kategori miskin ekstrem. Bahkan saat diverifikasi tidak ada, jadi kita sudah reset kemarin, sudah dinolkan,” ungkapnya.

Persoalan kawasan juga dialami Desa Martadinata. Tahun ini pembangunan terkendala karena sebagian besar wilayah termasuk kawasan Sidrap masuk Taman Nasional. “Dinas Perkim tidak mau masuk ke zona kawasan. Padahal kawasan Taman Nasional ini sudah betul-betul pemukiman, bukan lagi kawasan,” kata Sutrisno.

Sementara itu, Kepala Desa Sangkima, Muhammad Alwi, menghadapi kendala infrastruktur listrik. Tiga dusun di desanya belum teraliri PLN karena masuk kawasan Taman Nasional Kutai. “Sampai saat ini di tiga dusun belum bisa masuk PLN. Ini katanya faktor kawasan. Yang Teluk Lombok dan Airport sudah enclave, cuma yang mau dilewati jalur jaringan PLN di situ masih kawasan,” jelas Alwi, Senin (17/11/2025).

Alwi juga mengungkap nelayan lokal kalah bersaing dengan nelayan luar yang menggunakan alat tangkap modern. “Alhamdulillah hasil tangkapan masih melimpah. Tinggal kelemahan kita dikalah sama tangkapan dari luar. Rata-rata yang memiliki alat tangkap canggih dari Bontang dan Loktuan,” ungkapnya.

Meski menghadapi berbagai kendala, keempat desa terus berupaya mencari solusi. Desa Benua Baru fokus mengembangkan agrowisata seluas 5 hektar menggunakan dana karbon. Desa Kandolo menolak PDAM dan mengelola sendiri air bersih lewat BUMDes agar uang berputar di desa. Desa Martadinata mengalokasikan Rp200 juta untuk ketahanan pangan dan mengembangkan pepaya California dengan petani milenial. Sedangkan Desa Sangkima akan membuka wisata mangrove dengan tracking ulin 700 meter pada 2026.

Para kepala desa berharap ada perhatian khusus dari pemerintah kabupaten dan pusat untuk menyelesaikan permasalahan mendasar seperti kepastian status kawasan, penegakan Perda tenaga kerja lokal, perbaikan mekanisme Musrembang, dan peningkatan alokasi anggaran desa yang lebih realistis sesuai kebutuhan pembangunan. (Adv-Kominfo/Qi)