Menhaji: Pemerintah Komitmen Hadirkan Haji yang Aman, Nyaman, dan Terjangkau
JAKARTA, Netizens.id — Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Irfan Yusuf, menyampaikan komitmen pemerintah untuk menghadirkan penyelenggaraan haji yang aman, nyaman, dan terjangkau. Hal itu disampaikan dalam pertemuan dengan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang dipimpin Ketua KPI, Ubaidillah, Jumat (5/12/2025) di Kantor Kementerian Haji dan Umrah di Jakarta Pusat.
Dalam pertemuan tersebut, Irfan menegaskan bahwa haji merupakan agenda nasional yang mendapat perhatian besar dari masyarakat sehingga pelaksanaannya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan profesional.
“Sejak pembentukan Badan Penyelenggara Haji—cikal bakal dari Kementerian Haji—Presiden ingin memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah. Terjemahannya adalah haji yang aman, nyaman, dan harganya terjangkau,” kata Irfan.
Irfan menjelaskan bahwa pembiayaan haji sebagian besar menggunakan mata uang asing yakni Riyal Arab Saudi (SAR) dan Dollar Amerika Serikat (USD). Adapun penggunaan rupiah hanya sekitar 20 persen untuk kebutuhan penyelenggaraan di dalam negeri.
Menurutnya, meski tahun ini terjadi penurunan sekitar Rp2 juta, secara riil pengurangan biaya sebenarnya lebih besar mengingat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap USD dan SAR. Ia menegaskan penyesuaian biaya dilakukan tanpa mengurangi kualitas layanan.
“Untuk layanan umum dan Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), kami berhasil menurunkan sekitar SAR 200 per jemaah atau setara sekitar Rp190 miliar,” ujarnya.
Pemerintah, kata Irfan, saat ini tengah melakukan negosiasi untuk mendapatkan harga terbaik untuk akomodasi, konsumsi, dan transportasi selama pelaksanaan haji di Arab Saudi.
Terkait proses pelunasan biaya haji, Irfan menyebut hingga saat ini masih berlangsung lambat. Salah satu penyebabnya adalah pelaksanaan tes kesehatan yang semakin ketat sebagai tindak lanjut atas keluhan Pemerintah Arab Saudi terhadap kondisi kesehatan jemaah Indonesia.
“Komplainnya tidak hanya disampaikan kepada kami, tapi juga kepada Presiden. Tahun lalu, lebih dari separuh jemaah yang wafat di Arab Saudi adalah jemaah haji Indonesia,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPI Ubaidillah menyampaikan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah sebagai kementerian baru diharapkan dapat semakin fokus pada peningkatan pelayanan publik.
Ia menilai pemberitaan terkait haji di media televisi dan radio masih terbilang soft. Karena itu, KPI mendorong koordinasi yang lebih kuat antara kementerian dan media penyiaran.
“Di tengah berkembangnya media sosial, media penyiaran seperti TV dan radio dapat menjadi verifikator dari informasi yang beredar,” ujar Ubaidillah.
KPI juga menyarankan agar kementerian tetap mempertahankan porsi petugas haji yang menangani media center untuk memastikan informasi selama penyelenggaraan haji tersampaikan secara akurat kepada publik. (hms/mn)
