Hasil Studi Banding di Terminal Petikemas Surabaya Bakal Diterapkan di Pelabuhan Kenyamukan Kutai Timur
KUTAI TIMUR – Baru baru ini, Komisi C DRPD Kabupaten Kutai Timur bersama jajaran OPD terkait melakukan studi banding ke Terminal Petikemas di Surabaya Jawa Timur. Kegiatan ini sengaja dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengelola dan manajemen yang diterapkan disana.
Selanjutnya akan diadopsi dan diterapkan di pelabuhan Kenyamukan di Kabupaten Kutai Timur. Dimana, saat ini proses pembangunannya sedang berlangsung.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Adi Sutianto. Pembangunan pelabuhan Kenyamukan di Kutai Timur itu mendapat dukungan dari sejumlah pihak, mulai dari Pemerintah Provinsi Kaltim hingga Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian. Sehingga, dalam pengelolaannya harus benar benar sesuai aturan, dan hasil studi banding di Surabaya akan dijadikan acuan pengelolaan Pelabuhan Kenyamukan.
“Kan pembangunan pelabuhan Kenyamukan itu dapat dukungan dari banyak pihak, jadi pengelolaannya nanti harus benar benar oke. Mangkanya kita studi banding ke Surabaya,” ungkap Adi.
Menurut dia, dalam pengelolaan pelabuhan Kenyamukan, nantinya Pemkab Kutai Timur juga akan melibatkan orang lain yang memiliki kemampuan khusus pada bidang tersebut. Harapanya, nanti bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kutim dengan cepat.
“Kami mendorong Pemkab agar dalam pengelolaan pelabuhan bisa menempatkan tenaga khusus yang mumpuni pada bidang itu. Jadi, peningkatan PAD bisa cepat,” katanya.
Sekedar diketahui, pembangunan Pelabuhan Kenyamukan merupakan program prioritas Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) lewat program multiyears contrak (MYC). Pengerjaan pembangunan Pelabuhan Kenyamukan di dukung dari tiga mata anggaran diantaranya PT Kaltim Prima Coal sebesar Rp 20 miliar, APBN dengan nilai berkisar antara Rp 60-70 Miliar dan APBD Kutim sebesar Rp 120 miliar. Nilai penggelontoran APBD Kutim sendiri, merupakan hasil kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim dan Pemkab Kutim. (Adv/DPRD/Ne)
