Penerimaan APBD 2023 Kutai Timur Meningkat, Belanja Masih di Bawah Target
Netizens.id, KUTAI TIMUR – Dalam rapat paripurna ke-27 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Sobirin Bagus dari fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) memaparkan pencapaian pendapatan dan belanja daerah untuk Tahun Anggaran 2023. Rapat ini membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Kutai Timur.
Sobirin Bagus mengumumkan bahwa realisasi pendapatan Kabupaten Kutai Timur mencapai Rp 8,59 trilyun atau 104,13% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 8,25 trilyun. “Pencapaian ini menunjukkan komitmen kami untuk mengelola keuangan daerah dengan baik,” ujar Sobirin.
Namun, ia juga mengakui adanya beberapa kekurangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang hanya mencapai 44,76% dari target. “Realisasi PAD sebesar Rp 352,46 milyar masih jauh dari anggaran yang ditetapkan, yaitu Rp 787,53 milyar,” tambahnya.
Pendapatan transfer tercatat mencapai Rp 7,67 trilyun atau 103,12% dari anggaran sebesar Rp 7,44 trilyun. Sementara itu, pendapatan lain-lain yang sah mengalami kenaikan signifikan, mencapai Rp 568,85 milyar atau 2.315,73% dari anggaran sebesar Rp 24,56 milyar, akibat koreksi dan reklasifikasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur.
Di sisi belanja, realisasi belanja daerah sebesar Rp 7,54 trilyun atau 84,18% dari anggaran sebesar Rp 8,96 trilyun. Belanja operasi tercatat sebesar Rp 4,25 trilyun atau 84,98% dari anggaran sebesar Rp 5,00 trilyun, dan belanja modal sebesar Rp 3,29 trilyun atau 83,60% dari anggaran sebesar Rp 3,94 trilyun. Namun, anggaran belanja tak terduga sebesar Rp 20 milyar tidak terealisasi sama sekali.
“Kami menyadari masih ada kekurangan dalam realisasi belanja daerah, terutama pada belanja tak terduga yang tidak terealisasi,” kata Sobirin.
Ia menambahkan bahwa belanja transfer ke pemerintah desa mencapai Rp 811,45 milyar atau 98,36% dari anggaran sebesar Rp 824,94 milyar, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan desa.
Sobirin juga menyampaikan apresiasi atas pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Provinsi Kalimantan Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023. “Kami mengucapkan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur atas pencapaian opini WTP. Ini menunjukkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Ke depan, Sobirin berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan pencapaian dalam pelaksanaan APBD dan menggali sumber pendapatan alternatif secara kreatif dan inovatif. “Kami berharap agar target pencapaian dapat lebih maksimal dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada, serta tetap berpihak pada kesejahteraan masyarakat Kutai Timur,” tutupnya.(Adv-DPRD/Ty)
