Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya: Tahun Anggaran 2023 Stabilitas Keuangan Daerah Tetap Terjaga
Netizens.id, Kutai Timur – Dalam rapat paripurna ke-27 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Sobirin Bagus dari fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Salah satu poin utama yang disorot dalam laporan tersebut adalah neraca keuangan daerah yang mencerminkan stabilitas keuangan Kutai Timur.
Sobirin Bagus menjelaskan bahwa nilai total aset per 31 Desember 2023 mencapai Rp 18,00 trilyun, yang terdiri dari beberapa komponen utama. “Nilai aset ini mencakup aset lancar sebesar Rp 2,40 trilyun, investasi jangka panjang sebesar Rp 245,76 milyar, aset tetap sebesar Rp 11,31 trilyun, properti investasi sebesar Rp 371 milyar, dan aset lainnya sebesar Rp 3,67 trilyun,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Sobirin menyoroti nilai kewajiban daerah yang terhitung sebesar Rp 189,66 milyar. “Nilai kewajiban ini terdiri dari pendapatan diterima dimuka sebesar Rp 571,45 juta, utang belanja sebesar Rp 28,64 milyar, dan utang jangka pendek lainnya sebesar Rp 160,44 milyar,” jelasnya.
Dengan demikian, ekuitas daerah hingga akhir tahun anggaran 2023 tercatat sebesar Rp 17,81 trilyun. “Nilai ekuitas ini menunjukkan posisi keuangan yang sehat dan stabil bagi Kabupaten Kutai Timur,” kata Sobirin.
Pada kesempatan tersebut, Sobirin Bagus juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan yang baik. “Kami mengucapkan selamat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur atas perolehan kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Propinsi Kalimantan Timur atas Hasil Evaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023,” katanya.
Namun, ia juga menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan publik. “Tentunya harus pula dibarengi dengan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan publik dan kiranya dapat menjadi motivasi kinerja yang lebih baik ke depannya,” tambah Sobirin.
Secara keseluruhan, pandangan yang disampaikan oleh Sobirin Bagus dari fraksi Kebangkitan Indonesia Raya memberikan gambaran yang positif namun tetap kritis terhadap pengelolaan keuangan daerah. Ia berharap agar pemerintah terus meningkatkan capaian dan konsistensi dalam pengelolaan APBD, serta menggali sumber-sumber pendapatan alternatif yang berdasarkan pada kultur budaya kearifan lokal dan keberpihakan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak.(Adv-DPRD/Ty)
