Surplus Anggaran dan Perencanaan Keuangan Kutim Jadi Sorotan Fraksi PDI Perjuangan
Netizens.id, KUTAI TIMUR –Siang Geah dari Fraksi PDI Perjuangan menyoroti isu surplus anggaran dan perencanaan keuangan dalam rapat paripurna ke-27 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD) Kutai Timur. “Surplus anggaran sebesar Rp1,05 triliun menunjukkan adanya ketidaksiapan pemerintah daerah dalam perencanaan anggaran,” kata Siang Geah.
Dia menjelaskan bahwa realisasi belanja tahun 2023 hanya mencapai 84,18% dari anggaran, menandakan adanya kelebihan pendapatan yang tidak terencana. “Ketidaksiapan ini menunjukkan masih lemahnya perencanaan penganggaran dari pemerintah daerah,” tambahnya. Fraksi PDI Perjuangan berharap bahwa pemerintah daerah dapat belajar dari pengalaman ini untuk memperbaiki perencanaan anggaran di masa mendatang.
Siang juga menyoroti realisasi PAD yang hanya mencapai 44,76% dari target. “Realisasi PAD yang rendah menunjukkan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan pendapatan asli daerah,” ujarnya. Fraksi meminta penjelasan lebih lanjut terkait sumber penambahan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp20,63 miliar.
Selain itu, Siang mengapresiasi peningkatan pendapatan daerah yang mencapai Rp8,59 triliun atau 104,13% dari target. “Prestasi ini perlu diapresiasi, namun perlu dijelaskan sektor-sektor yang berkontribusi terhadap peningkatan ini,” ungkapnya. Hal ini penting untuk menentukan fokus kerja dan skala prioritas di masa depan.
Di sisi lain, Siang menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah. “Tidak dilampirkannya hasil audit BPK menghambat kami dalam melakukan kajian yang mendalam,” tegasnya. Fraksi PDI Perjuangan meminta agar laporan keuangan dilengkapi dengan audit BPK untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik.
Terakhir, Siang mengapresiasi predikat WTP yang diperoleh Kutim berdasarkan hasil audit BPK. “Predikat ini adalah bukti bahwa kita berada di jalur yang benar, meskipun masih ada beberapa temuan yang perlu diperbaiki,” tandasnya. Fraksi berharap bahwa masukan mereka dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Kutai Timur.(Adv-DPRD/Ty)
