Fraksi AKB Mendorong Peningkatan Penyertaan Modal pada BUMD dan Investasi untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi Kutai Timur
Netizens.id, KUTAI TIMUR – Pada rapat paripurna ke-27 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang berlangsung pada tanggal 13 Juni 2024, Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) menyampaikan pandangannya terkait beberapa aspek krusial dalam pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2023. Salah satu fokus utama pandangan mereka adalah terkait dengan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan strategi investasi serta pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Mulyana, anggota fraksi AKB, dalam pandangannya menyatakan pentingnya peran BUMD dalam ekonomi daerah. Dia menekankan bahwa penyertaan modal pada BUMD haruslah dilakukan dengan strategi yang tepat untuk memaksimalkan manfaat bagi Kabupaten Kutim.
“Kami mendukung penuh upaya pemerintah dalam menyuntikkan modal pada BUMD, namun hal ini harus diarahkan untuk mendapatkan dividen yang signifikan serta pengaruh strategis di masa yang akan datang. Penyertaan modal bukan hanya untuk tujuan jangka pendek, tetapi juga untuk membangun basis ekonomi yang kokoh bagi daerah.”ucapnya.
Fraksi AKB juga menyoroti perlunya peningkatan dalam aktivitas investasi dan pembiayaan sebagai bagian dari strategi untuk mendukung pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi lokal. Mulyana menjelaskan, “Investasi dan pembiayaan merupakan instrumen penting dalam meningkatkan arus kas masuk daerah, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan masyarakat. Ini adalah langkah strategis yang harus diambil untuk memastikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat meningkat secara signifikan.” Jelasnya.
Menanggapi hal ini, Mulyana juga menyoroti bahwa kebijakan ini sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. “Dengan mengoptimalkan investasi dan pembiayaan, kita dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga membuka peluang baru bagi sektor-sektor ekonomi lokal untuk berkembang,” ujarnya.
Pandangan fraksi AKB ini disambut baik oleh sejumlah anggota DPRD lainnya yang menyatakan dukungan mereka terhadap langkah-langkah strategis yang diusulkan. Mereka berharap agar pandangan umum dari fraksi-fraksi dapat segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut.
Secara keseluruhan, pandangan fraksi AKB mengenai penyertaan modal pada BUMD serta investasi dan pembiayaan menegaskan komitmen mereka dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Timur. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan wilayah ini dalam jangka panjang.(Adv-DPRD/Ty)
