KUTAI TIMUR – Legislator Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terpilih periode 2024-2029, melihat perlunya pembenahan infrastruktur sebagai pendukung konektivitas sebelum adanya pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Kutim.
“Kami melihat Kutai Timur sudah ada wacana pembentukan DOB, khususnya di dapil V. Namun sebelum itu perlunya peningkatan konektivitas antar kecamatan di wilayah tersebut,” ucap Anggota DPRD Kabupaten Kutim Ahmad Sulaiman, saat ditemui awak media, Rabu.
Ia menjelaskan saat ini di Kabupaten Kutai Timur telah ada rencana membentuk DOB di daerah pemilihan (dapil) V, yang mencakup lima kecamatan.
Adapun lima kecamatan tersebut ialah Kecamatan Sangkulirang, Kecamatan Sandaran, Kecamatan Kaliorang, Kecamatan, Kecamatan Kaubun, dan Kecamatan Karangan, yang lebih dikenal dengan Sangsaka-kaukar.
Ia menyebutkan, jika digabungkan lima kecamatan tersebut mencapai luas 10.502,82 kilometer persegi, ini telah melebihi persyaratan pembentukan kabupaten baru 6.202,51 kilometer persegi.
Sulaiman mengatakan pembentukan DOB tersebut bukan sekedar wacana, masyarakat telah mengumpulkan persyaratan dalam pembentukan DOB yang akan dinamakan Kabupaten Sangkulirang.
Akan tetapi, masih ada beberapa kendalan dalam pembentukan Kabupaten Sangkulirang, salah satunya pengembangan infratruktur jalan.
“Saya lihat sangat perlu mematangkan bidang infratrukturnya, kalau tidak biaya-biaya banyak tersedot ke situ dan bidang lainnya akan tertinggal,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan dengan demografi Kutim yang sangat luas sudah saatnya pemekaran wilayah terjadi. Apalagi jarak beberapa kecamatan ke ibu kota kabupaten di Sangatta Utara sangat jauh.
“Seperti Kecamatan Sandaran yang saya lihat merupakan salah satu wilayah tertinggal di Kutim. Untuk ke Kutim harus memutar melewati Kabupaten Berau terlebih dahulu,” kata Sulaiman.
Sulaiman berkomitmen memperjuangkan infrastruktur daerah tersebut, untuk mendukung pemekaran wilayah dengan tujuan memeratakan kesejahteraan masyarakat. (Adv-DPRD/H)
