Tantangan Sistem Online Hambat Realisasi Anggaran di Kabupaten Kutai Timur
KUTAI TIMUR, Netizens.id – Pembagian perangkat daerah berdasarkan zona hijau, kuning, dan merah dalam realisasi anggaran di Kabupaten Kutai Timur kembali menjadi sorotan. Bowo Asmoro, yang menjabat sebagai Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Kutai Timur, menjelaskan bahwa penetapan zona tersebut didasarkan pada persentase realisasi anggaran masing-masing perangkat daerah. Meskipun sistem ini bertujuan untuk memantau pencapaian anggaran, penggunaan sistem berbasis online menjadi kendala utama yang menghambat proses tersebut.
“Zona merah diberikan kepada perangkat daerah yang realisasi anggarannya masih jauh di bawah target, sementara zona hijau menunjukkan perangkat yang hampir mencapai target anggaran,” ungkap Bowo saat ditemui oleh media ini di kantornya.
Bowo menjelaskan bahwa meskipun sistem online dirancang untuk mempercepat proses pengelolaan anggaran, kenyataannya banyak perangkat daerah yang menghadapi kendala teknis yang memperlambat realisasi anggaran. Hambatan yang paling signifikan terjadi pada Sistem Penatausahaan Daerah (SPD) yang sering mengalami gangguan teknis.
“Sejatinya, sistem yang digunakan sudah cukup baik, namun sering kali macet pada bagian teknis. Masalah ini membuat beberapa perangkat daerah kesulitan untuk mencairkan pembayaran, meskipun semua tahapan lainnya sudah selesai,” ujarnya kepada wartawan.
Kondisi ini tentu mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program kerja di lapangan. Akibatnya, beberapa kegiatan terhambat karena pembayaran yang belum bisa diproses, meskipun anggaran sudah tersedia.
Bowo menambahkan, ke depannya ada evaluasi rutin dan perbaikan sistem online untuk memastikan proses pengelolaan anggaran lebih efisien dan dapat mempercepat pencapaian target anggaran oleh masing-masing perangkat daerah. Langkah ini dinilai penting agar setiap perangkat daerah dapat bekerja sesuai dengan zona yang telah ditetapkan, mendukung kelancaran program pembangunan yang lebih optimal.(Adv-Kominfo/Ty)
