Kendala Sistem SPD Hambat Pencairan Anggaran di Kabupaten Kutai Timur
KUTAI TIMUR, Netizens.id – Realisasi anggaran di beberapa perangkat daerah Kabupaten Kutai Timur masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait dengan ketidakseimbangan dalam proses pencairan dana. Salah satu hambatan utama yang ditemukan adalah masalah pada Sistem Penatausahaan Daerah (SPD), yang berfungsi untuk memfasilitasi penyaluran anggaran, namun justru menjadi penghambat kelancaran pencairan dana.
Bowo Asmoro, Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Kutai Timur, menjelaskan bahwa meskipun sejumlah perangkat daerah telah siap untuk mencairkan anggaran sesuai dengan jadwal, proses tersebut tertunda karena adanya gangguan teknis pada SPD. Hal ini menghambat pencairan dana tepat waktu dan menyebabkan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan anggaran.
“Ada perangkat daerah yang sebenarnya sudah bisa membayar, namun prosesnya tertunda karena SPD-nya macet,” ungkap Bowo.
Akibatnya, beberapa perangkat daerah terjebak dalam “zona merah,” yang menunjukkan rendahnya persentase pencapaian anggaran. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam mencapai target pengelolaan keuangan yang optimal. Bowo menambahkan bahwa beberapa perangkat daerah yang sudah menagih pembayaran, terpaksa menunggu karena sistem tidak dapat memfasilitasi pencairan dana.
“Meskipun perangkat daerah telah berupaya keras untuk mengoptimalkan pencairan, kendala teknis pada sistem ini tetap menjadi penghambat utama,” jelasnya. Bowo juga menekankan pentingnya segera melakukan perbaikan pada SPD agar proses pembayaran dapat berjalan lebih efisien dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Setelah dilakukan evaluasi, ditemukan bahwa ketidakseimbangan pada sistem, khususnya di bagian SPD, adalah masalah utama yang memperlambat proses pencairan anggaran. Diharapkan, dengan adanya perbaikan dan evaluasi lebih lanjut, kendala ini dapat segera teratasi untuk memastikan kelancaran dalam pelaksanaan anggaran di masa mendatang.(Adv-Kominfo/Ty)
