Pentingnya Penguatan Legalitas Fasilitas Pelabuhan untuk Pengelolaan yang Bertanggung Jawab
KUTAI TIMUR, Netizens.id – Kehadiran pelabuhan di Kutai Timur diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah dengan memperlancar arus barang dan orang. Namun, untuk memastikan pengelolaan pelabuhan yang efektif dan menghindari potensi penyimpangan, penguatan legalitas fasilitas pelabuhan menjadi hal yang sangat penting.
Menurut Yosep Udau, Anggota DPRD Kutai Timur, Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan), pengelolaan pelabuhan harus dilengkapi dengan regulasi yang jelas dan kuat. “Kami ingin memastikan bahwa setiap fasilitas pemerintah yang dinikmati masyarakat memiliki legalitas yang kuat, agar pelabuhan ini dapat dikelola dengan baik dan menghindari masalah seperti pungli,” ujar Yosep.
Dengan adanya regulasi yang jelas, pemerintah dapat menarik retribusi dengan lebih transparan dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Dr. Novel Tyty Pembonan, anggota DPRD, Komisi C (Bidang Pembagunan), juga menekankan pentingnya legalitas dalam pengelolaan pelabuhan. “Regulasi yang jelas sangat diperlukan agar pelabuhan ini tidak hanya menjadi fasilitas fisik, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat,” ungkapnya.
Dengan legalitas yang kuat, pihak yang mengelola pelabuhan akan lebih mudah mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang terjadi di dalamnya, menghindari potensi penyalahgunaan, dan memastikan tidak ada pungutan liar yang merugikan masyarakat.
Pembangunan pelabuhan ini memiliki potensi besar untuk memperbaiki sektor logistik, mengurangi biaya barang, dan meningkatkan mobilitas penduduk antar pulau. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan pengawasan yang ketat harus menjadi prioritas, guna memastikan manfaat pelabuhan dapat dirasakan oleh masyarakat dan perekonomian daerah secara keseluruhan.
Dengan adanya legalitas yang kuat dan pengelolaan yang transparan, pelabuhan di Kutai Timur akan menjadi fasilitas yang bermanfaat jangka panjang, mendorong kemajuan ekonomi, dan menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. (Adv-DPRD/Ty)
