DPRD Kutai Timur Gelar Paripurna, Nota Keuangan RAPBD 2025 Resmi Disampaikan
KUTAI TIMUR, Netizens.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyampaikan Nota Keuangan beserta lampirannya dalam Rapat Paripurna ke-XIX masa persidangan pertama DPRD Kutai Timur, Kamis (21/11/2024). Rapat berlangsung di ruang sidang utama DPRD dan dihadiri 21 anggota dewan, unsur Forkopimda, serta jajaran terkait. Nota Keuangan ini menjadi bagian penting dalam proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, yang diharapkan mampu mewujudkan aspirasi masyarakat melalui kerja sama eksekutif dan legislatif.
Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmy, memimpin jalannya rapat, sementara penyampaian Nota Keuangan dilakukan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Ade Achmad Yulkafilah. Dalam paparannya, Ade menjelaskan bahwa Nota Keuangan merupakan dokumen pendukung yang menjadi bagian dari rangkaian pembahasan RAPBD.
“Setelah melalui pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025, kami sampaikan Nota Keuangan ini sesuai poin-poin yang telah disepakati bersama,” ungkap Ade.
Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Pendapatan daerah pada 2025 diproyeksikan mencapai Rp11,15 triliun, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) 358,38 miliar, Pendapatan Transfer 10,24 triliun, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 547,79 miliar. Sementara itu, anggaran belanja daerah direncanakan sebesar 11,13 triliun dengan rincian, Belanja Operasi 5,60 triliun Belanja Modal 4,32 triliun, Belanja Tidak Terduga 20 miliar, Belanja Transfer 1,19 triliun.
Selain itu, penerimaan pembiayaan daerah diperkirakan Nol, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar 15 miliar akan dialokasikan untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Ade menegaskan bahwa seluruh komponen dalam RAPBD 2025 difokuskan pada pembangunan berbasis daya saing ekonomi, terutama di sektor pertanian, tata kelola pemerintahan partisipatif, dan pembangunan berwawasan lingkungan.
“Nota Keuangan ini menjadi landasan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat Kutai Timur, sekaligus mendukung sinergitas pembangunan berkelanjutan,” tambahnya.
Rapat ditutup dengan harapan agar Nota Keuangan ini dapat diterima sebagai pijakan dalam mewujudkan Kutai Timur yang lebih maju dan sejahtera. “Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian anggota dewan yang terhormat dan mohon maaf jika ada kekurangan,” tutup Ade.(Adv-DPRD/Ty)
