Joni: Pengadaan Pupuk dan Bantuan APBD Harus Sesuai Aturan untuk Petani di Kutim
KUTAI TIMUR, Netizens.id – Anggota Komisi C DPRD Kutai Timur, Joni, menyoroti pentingnya pengadaan pupuk dan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk mendukung kebutuhan petani di wilayah tersebut. Dalam wawancaranya, Joni menjelaskan bahwa bantuan dari APBD tidak dapat diberikan setiap tahun berturut-turut, melainkan harus ada jeda waktu tertentu sesuai aturan yang berlaku.
“Kalau kita kasih aspirasi, itu pun tidak boleh tiap tahun berturut-turut. Bantuan dari APBD itu harus jeda dulu,” ungkap Joni. Ia menambahkan, pupuk nonsubsidi untuk tanaman sawit menjadi salah satu kebutuhan utama yang sering disampaikan masyarakat. Namun, distribusi pupuk subsidi memiliki aturan ketat sehingga tidak dapat diberikan untuk tanaman sawit.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2, Joni mengungkapkan bahwa mayoritas aspirasi yang diterima berasal dari sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit. Selain itu, kecamatan seperti Rantau Pulung, Bengalon, dan Teluk Pandan menjadi wilayah prioritas dalam hal pengadaan pupuk. “Kalau di Dapil saya, yang prioritas itu di Kecamatan Rantau Pulung, Bengalon, dan Teluk Pandan,” katanya.
Meski demikian, Joni mengakui bahwa tantangan terbesar dalam pelaksanaan program bantuan adalah keterbatasan sumber daya yang tersedia. “Namanya banyak orang, ya ini selesai nanti saya kembali ke sini sudah rusak lagi,” ujarnya, mencontohkan pembangunan jalan kebun yang sering kali cepat mengalami kerusakan.
Selain pengadaan pupuk, Joni juga menyoroti pentingnya alat pasca-panen untuk mendukung produktivitas petani. Beberapa kelompok tani sudah menerima bantuan alat seperti dudus dan egrek, namun belum semua kelompok mendapatkan fasilitas serupa. “Kelompok tertentu saja yang dapat dulu, terutama yang memang binaan kita. Itu pun belum semua 100% dapat alat,” jelasnya.
Melalui aspirasi yang terus disampaikan masyarakat, Joni berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan petani, sehingga pembangunan sektor pertanian di Kutai Timur dapat berjalan lebih optimal.(Adv-DPRD/Ty)
