KUTAI TIMUR, Netizens.id – Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kutai Timur menekankan pentingnya percepatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 untuk menghindari pembahasan yang tergesa-gesa. Hal ini disampaikan oleh Anggota Fraksi PKS, Syaiful Bahri, saat menyampaikan pandangan umum fraksi pada Rapat Paripurna ke-20 di Ruang Sidang Utama DPRD Kutai Timur, Jumat (22/11/2024).
Dalam sidang yang membahas rancangan peraturan daerah terkait APBD 2025, Syaiful mengingatkan agar tahapan penyusunan APBD dilakukan lebih awal. “Kami menegaskan agar tahapan penyampaian rancangan APBD dapat dipercepat. Jangan sampai kita mengulang kekurangan yang sama, di mana pembahasan dilakukan terburu-buru karena mengejar batas waktu pengesahan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perlunya kesiapan teknis, khususnya dalam menghadapi potensi kendala sistem, seperti down server Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Menurutnya, langkah antisipasi yang matang akan sangat membantu kelancaran proses pembahasan. “Kami meminta pemerintah untuk lebih sigap mengantisipasi masalah teknis, seperti down server SIPD, dengan mempersiapkan segala sesuatunya lebih awal,” tegas Syaiful.
Selain itu, Fraksi PKS menilai bahwa pendapatan asli daerah (PAD) Kutai Timur masih memiliki potensi besar untuk ditingkatkan. Dari total pendapatan yang diproyeksikan sebesar Rp11,151 triliun, PAD hanya menyumbang Rp358,388 miliar. Fraksi mengusulkan pemerintah menggali lebih dalam sumber-sumber PAD yang belum teroptimalkan.
“Jumlah pendapatan asli daerah masih dapat ditingkatkan. Salah satu caranya adalah memperluas basis pajak daerah dari izin usaha serta memaksimalkan retribusi yang selama ini belum optimal,” tambah Syaiful.
Fraksi PKS berharap percepatan penyusunan APBD dan optimalisasi pendapatan dapat memberikan hasil maksimal demi kesejahteraan masyarakat Kutai Timur. Mereka juga meminta pemerintah serius dalam merancang APBD untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan efektif dan transparan.(Adv-DPRD/Ty)
