Pendapatan Daerah Kutai Timur Tahun 2025 Diproyeksikan Capai Rp10,6 Triliun dari PAD dan Transfer
KUTAI TIMUR, Netizens.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memproyeksikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 sebesar Rp358,388 miliar. Angka ini mencerminkan upaya optimalisasi sumber pendapatan daerah untuk menopang pembangunan di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna ke-20 DPRD Kutai Timur, Kamis (22/11/2024), oleh Fraksi Persatuan Indonesia Raya (PIR) dalam pandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Ketua Fraksi PIR, Novel Tyty Paembonan, mengapresiasi upaya pemerintah dalam menyusun rancangan anggaran yang semakin menunjukkan performa keuangan yang stabil. “PAD sebesar Rp358,388 miliar mencerminkan potensi yang harus terus dikembangkan melalui pengelolaan sumber daya lokal yang lebih efektif,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga memproyeksikan pendapatan transfer sebesar Rp10,245 triliun, yang menjadi komponen terbesar dalam struktur pendapatan daerah. Pendapatan transfer ini mencakup dana dari pemerintah pusat dan provinsi, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Novel menyoroti pentingnya pemanfaatan dana transfer untuk mendukung program pembangunan yang berkelanjutan. “Pendapatan transfer yang dominan harus diiringi dengan perencanaan strategis agar program yang didanai mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama di bidang pelayanan publik, pendidikan, dan infrastruktur,” tambahnya.
Meski angka-angka tersebut menunjukkan optimisme, Fraksi PIR menekankan perlunya transparansi dan pengawasan ketat dalam pengelolaan anggaran. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dinilai menjadi kunci dalam mengintegrasikan data perencanaan dan pengawasan sehingga mendukung akuntabilitas keuangan daerah.
Dengan total pendapatan dari PAD dan transfer yang diproyeksikan mencapai lebih dari Rp10,6 triliun, Kabupaten Kutai Timur diharapkan mampu melanjutkan agenda pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik.(Adv-DPRD/Ty)
