Syaiful Bakhri Soroti Ketersediaan Jaringan Listrik di Pemukiman Terpencil Kutai Timur
KUTAI TIMUR, Netizens.id – Anggota DPRD Kutai Timur, Syaiful Bakhri, menyampaikan hasil reses yang dilakukan di beberapa wilayah dapilnya. Dalam reses tersebut, salah satu aspirasi utama yang disampaikan masyarakat adalah terkait penyediaan jaringan listrik di wilayah pemukiman yang belum terjangkau. Hal ini terutama terjadi di blok-blok perkebunan di Kecamatan Teluk Pandan, Bengalon, dan Rantau Pulung.
“Kalau di Dapil 2 itu cuma yang masuk ke dalam-dalam blok pemukiman-pemukiman warga seperti di Teluk Pandan. Itu kan rata-rata jalan poros ya sudah semua jaringannya, yang masuk-masuk di wilayah pemukiman yang satu kilo dua kilo ke dalam, di dalam perkebunan itu kan belum jaringan itu,” ungkap Syaiful Bakhri saat diwawancarai.
Menurut Syaiful, meskipun sebagian besar jalan poros di wilayah dapilnya sudah memiliki jaringan listrik, area yang berada lebih jauh dari jalan utama masih banyak yang belum terjangkau. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan utama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan terpencil, terutama di daerah yang aksesnya terbatas seperti blok-blok perkebunan.
Selain itu, keterbatasan jaringan listrik ini dinilai berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi dan pendidikan. Oleh karena itu, Syaiful menekankan perlunya pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan ini.
“Mudah-mudahan ke depannya ini masih ada perbaikan-perbaikan,” harap Syaiful. Ia menambahkan bahwa persoalan ini akan menjadi perhatian serius bagi Komisi D (Bidang Kesjahteraan Rakyat) DPRD Kutai Timur.
Sebagai wakil rakyat, Syaiful berkomitmen untuk mendorong pemerintah dan dinas terkait agar memberikan solusi nyata atas persoalan ini. “Nantinya akan kami cari penyimbangnya dengan pihak pemerintah,” tegasnya.
Hasil reses ini menjadi pengingat bahwa masih ada banyak masyarakat di Kutai Timur yang belum sepenuhnya menikmati akses listrik, terutama di daerah terpencil. Dengan adanya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah, diharapkan masalah ini dapat segera diatasi sehingga masyarakat dapat menikmati infrastruktur dasar yang layak.(Adv-DPRD/Ty )
