Fraksi Gelora Amanat Perjuangan Sampaikan Pandangan Kritis terhadap Rancangan APBD 2025
KUTAI TIMUR, Netizens.id – Dalam Rapat Paripurna ke-20 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kutai Timur, Jumat (22/11/2024), Mulyana, juru bicara Fraksi Gelora Amanat Perjuangan, menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Mulyana membuka penyampaiannya dengan menggarisbawahi pentingnya APBD sebagai instrumen utama untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam pandangannya, Fraksi Gelora Amanat Perjuangan menyoroti beberapa isu strategis, mulai dari rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga pentingnya efisiensi dalam belanja daerah.
Fraksi menyoroti bahwa dari total pendapatan daerah sebesar Rp11,151 triliun, kontribusi PAD hanya mencapai Rp358,388 miliar atau sekitar 3,21%. “Ini menunjukkan bahwa PAD masih sangat rendah, sehingga perlu langkah konkret untuk mengoptimalkan potensi lokal, seperti sektor pariwisata, retribusi, dan pengelolaan aset daerah,” tegas Mulyana.
Selain itu, ketergantungan pada pendapatan transfer yang mencapai Rp10,245 triliun (91,86%) dinilai sebagai kelemahan struktural. Menurutnya, diversifikasi sumber pendapatan harus menjadi prioritas untuk mengurangi risiko ketergantungan pada pemerintah pusat.
Pada sisi belanja, Fraksi Gelora Amanat Perjuangan menyoroti komposisi belanja operasi yang mencapai Rp5,603 triliun atau 50,3% dari total belanja daerah. “Kami mengingatkan pemerintah daerah untuk memastikan alokasi belanja operasi tidak hanya terfokus pada belanja pegawai, sehingga program pembangunan tetap mendapatkan porsi yang memadai,” lanjutnya.
Fraksi juga memberikan perhatian khusus pada belanja modal sebesar Rp4,321 triliun (38,8%), yang dinilai sebagai investasi strategis. Namun, Mulyana menegaskan perlunya transparansi dan efisiensi dalam pelaksanaannya agar proyek infrastruktur benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pandangannya, Fraksi Gelora Amanat Perjuangan memberikan beberapa rekomendasi, antara lain optimalisasi PAD melalui sektor potensial seperti agribisnis dan pariwisata, efisiensi belanja operasi untuk mendukung program prioritas, serta penguatan kemandirian fiskal daerah dengan menggali sumber pendapatan alternatif.
“Kami juga menekankan pentingnya transparansi dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan anggaran, terutama pada belanja modal dan bantuan,” imbuh Mulyana.
Pandangan umum tersebut diakhiri dengan harapan agar APBD Tahun 2025 benar-benar mampu memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kutai Timur, termasuk di pelosok desa. Fraksi Gelora Amanat Perjuangan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pengelolaan anggaran secara bertanggung jawab dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kutai Timur ini turut dihadiri PJS Bupati, Wakil Bupati, jajaran Forkopimda, dan sejumlah kepala OPD. Pandangan Fraksi Gelora Amanat Perjuangan mendapat perhatian luas sebagai wujud sikap kritis terhadap kebijakan anggaran daerah.(Adv-DPRD/Ty)
