KUTAI TIMUR, Netizens.id – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025. Pandangan tersebut disampaikan oleh Ramadhani, salah satu anggota DPRD dari Fraksi PPP, pada Rapat Paripurna ke-20 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kutai Timur, Jumat (22/11/2024).
Dalam penyampaiannya, Ramadhani memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur atas penyusunan prioritas anggaran sebesar Rp11,136 triliun. Anggaran ini terbagi ke dalam empat komponen utama: belanja operasi sebesar Rp5,603 triliun, belanja modal Rp4,321 triliun, belanja tidak terduga Rp20 miliar, dan belanja transfer Rp1,191 triliun. “Kami memberikan apresiasi atas kerja keras pemerintah daerah dalam menyusun prioritas anggaran yang strategis untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ramadhani dalam rapat tersebut.
Namun, Fraksi PPP juga menyoroti pentingnya kreativitas dalam menggali sumber-sumber pendapatan alternatif. Dengan target pendapatan sebesar Rp11,151 triliun, Ramadhani mengingatkan pemerintah untuk tidak hanya fokus pada belanja, tetapi juga pada pengelolaan potensi ekonomi lokal. “Pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus lebih inovatif dan efisien dalam mengelola potensi yang ada. Jangan hanya menghabiskan anggaran, tetapi pikirkan bagaimana menciptakan sumber pendapatan baru yang berkelanjutan,” tegasnya.
Fraksi PPP juga meminta agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bekerja dengan cepat dan tepat dalam melaksanakan program-program prioritas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan serapan anggaran dapat dimaksimalkan.
Sebelum menutup pandangannya, Ramadhani mengingatkan pentingnya pembahasan Raperda APBD 2025 secara mendalam agar hasil akhirnya benar-benar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. “Kami berharap APBD 2025 ini mampu menjawab aspirasi masyarakat dan menjadi instrumen penting dalam pembangunan daerah,” tambahnya.
Rapat paripurna ini dihadiri oleh Bupati Kutai Timur, pimpinan DPRD, serta anggota legislatif dan sejumlah pejabat daerah. Pandangan Fraksi PPP diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam pembahasan lebih lanjut Raperda APBD 2025.(Adv-DPRD/Ty)
